Rabu 21 Juli 2021, 06:38 WIB

Ada Pegawai yang Tolak Pelatihan Bela Negara, KPK Cuek

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Ada Pegawai yang Tolak Pelatihan Bela Negara, KPK Cuek

MI/Susanto
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Rasuna Said, Jakarta.

 

SEBANYAK enam pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), menolak ikut pelatihan bela negara. Lembaga Antikorupsi itu pun ogah memusingkan hal itu.

"Kami mempersilahkan kepada pegawai untuk menggunakan hak mereka atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7).

Ghufron mengatakan sebanyak 18 pegawai yang gagal TWK ikut pelatihan bela negara. Mereka semua sudah memberikan pernyataan kesiapan mengikuti pelatihan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.

Baca juga: Dilaporkan KPK ke Polisi, Greenpeace Kebingungan

Lembaga Antikorupsi itu tetap menggelar pelatihan. Ghufron mengatakan pelatihan itu tidak dihentikan untuk memenuhi hak 18 orang pegawai yang bersedia dibina.

"Prinsipnya ini hak dari pegawai untuk mengikuti diklat bela negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai ASN KPK," ujar Ghufron.

Ghufron juga mengatakan sikap itu dilakukan bukan berarti KPK pilih kasih dengan enam pegawai yang menolak dibina untuk jadi ASN. Dia menyebut enam pegawai lainnya sudah diberikan kesempatan yang sama.

"Karena 24 pegawai yang masih diberi kesempatan untuk mengikuti diklat bela negara adalah hasil perjuangan KPK agar pegawai KPK masih diberi kesempatan untuk menjadi pegawai KPK," pungkas Ghufron. (OL-1)

Baca Juga

MI/CIKWAN

KPK Panggil Dedi Mulyadi Terkait Korupsi di Indramayu

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 12:21 WIB
KPK memeriksa Dedi untuk mendalami rasuah yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat...
MI/Rommy Pujianto

Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Layanan Publik, Ombudsman: Diskriminatif

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 11:26 WIB
Kebijakan pemerintah yang mensyaratkan sertifikat vaksinasi covid-19 sebagai 'screening' pelayanan publik merupakan tindakan...
dok:instagram

PPATK: Dana Hibah Akidi Sebesar Rp2 Triliun Fiktif

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 11:16 WIB
PPATK menyimpulkan bahwa sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah bodong atau...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya