Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK enam pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), menolak ikut pelatihan bela negara. Lembaga Antikorupsi itu pun ogah memusingkan hal itu.
"Kami mempersilahkan kepada pegawai untuk menggunakan hak mereka atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7).
Ghufron mengatakan sebanyak 18 pegawai yang gagal TWK ikut pelatihan bela negara. Mereka semua sudah memberikan pernyataan kesiapan mengikuti pelatihan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.
Baca juga: Dilaporkan KPK ke Polisi, Greenpeace Kebingungan
Lembaga Antikorupsi itu tetap menggelar pelatihan. Ghufron mengatakan pelatihan itu tidak dihentikan untuk memenuhi hak 18 orang pegawai yang bersedia dibina.
"Prinsipnya ini hak dari pegawai untuk mengikuti diklat bela negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai ASN KPK," ujar Ghufron.
Ghufron juga mengatakan sikap itu dilakukan bukan berarti KPK pilih kasih dengan enam pegawai yang menolak dibina untuk jadi ASN. Dia menyebut enam pegawai lainnya sudah diberikan kesempatan yang sama.
"Karena 24 pegawai yang masih diberi kesempatan untuk mengikuti diklat bela negara adalah hasil perjuangan KPK agar pegawai KPK masih diberi kesempatan untuk menjadi pegawai KPK," pungkas Ghufron. (OL-1)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa bela negara merupakan hak warga negara. Hal itu diwujudkan dalam upaya pembebasan sandera kelompok Abu Sayyaf di kawasan Filipina.
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, mengatakan, penguatan nilai-nilai moderasi beragama di generasi muda adalah yang yang fundamental.
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Pelatihan ini menyoroti tiga pilar utama kepemimpinan, yaitu purpose, integrity, dan empathy.
Bela negara kini tidak berhenti pada ranah pertahanan, tetapi juga merambah sektor pangan.
Bonus demografi tak otomatis menjadi dividen; ia bisa menjadi liabilitas bila generasi muda terseret polarisasi, scam, radikalisasi, dan apatisme digital.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved