Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait turunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden merupakan salah satu alasan mengapa Jokowi perlu melakukan evaluasi penangan pandemi covid-19.
"Hasil survei itu perlu dipelajari secara rinci. Dengan begitu, akan diketahui titik lemah pelayanan yang diberikan pemerintah. Lalu, dilakukan upaya perubahan secara struktural dan berjenjang sampai ke titik terendah pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (20/7).
Berdasarkan survei LSI tersebut, kepercayaan publik terhadap Jokowi mengalami tren penurunan dalam enam bulan terakhir, terhitung sejak Februari hingga Juli 2021 sebelum pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Saleh menyebut hasil survey tersebut perlu mendapat perhatian serisu dari presiden dan pemerintah secara keseluruhan.
"Saya menilai bahwa turunnya kepuasan masyarakat tersebut lebih pada pengalaman dan mungkin kejadian yang pernah menimpa mereka. Bisa juga mereka memiliki pengalaman dalam menjaga keluarganya yang sakit. Atau paling tidak, mereka mendengar dari teman dan saudara mereka yang pernah berjuang melawan Covid-19," tegasnya.
Saleh menjelaskan, dalam melakukan evaluasi dan upaya perbaikan setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar covid-19, alat-alat kesehatan yang memadai, obat-obatan yang berkenaan dengan covid, ketercukupan tenaga kesehatan, testing dan tracing yang lebih banyak.
"Penyediaan sarana isolasi mandiri, bantuan sosial bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kebijakan pemerintah, mempercepat program vaksinasi bagi 70 persen rakyat, hingga mengamankan agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil," jelasnya.
Namun, menurut Saleh, peran masyarakat tetap dibutuhkan dalam mempercepat penangan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, masyrakat harus mendukung pemerintah untuk merealisasikan percepatan penangan pandemi dengan betul-betul mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.
"Itu mudah sekali disebutkan. Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak mudah. Kita harus dukung pemerintah untuk merealisasikannya. Tanpa dukungan masyarakat, pemerintah pasti akan kesulitan untuk bekerja," jelas Saleh.
Sebelumnya, berdasarkan survei LSI sebanyak 37,1% masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja presiden dalam menanganai pandemi. Sementara itu 59,6% merasa sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah.
“Mayoritas puas terhadap kinerja Presiden dalam menangani wabah Covid-19. Namun, kepuasan tersebut mengalami penurunan dalam enam bulan terakhir,” ucap Djayadi. (Uta/OL-09)
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved