Analis Nilai Presiden Jokowi Tidak akan Perpanjang PPKM Darurat

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi dinilai analis Gerry Hukubun dari Rumah Politik Indonesia tidak akan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya adalah karena opini desakan dan tekanan yg di dengungkan kubu-kubu sebelah lewat masyarakat cukup kuat. Bahkan di kuatirkan akan semakin membesar dan masif," ujar Gerry dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/7).

Trigger awal, jelas dia, pergerakan mungkin saja bisa lewat aksi demonstrasi di ambon dua hari lalu.

Dari sisi politik, menurutnya, Presiden Jokowi mau tidak mau akan mengambil opsi, tidak melanjutkan PPKM.  Walaupun sebetulnya di tanggal 16 Juli dan 17 Juli, jumlah positif Covid-19 menurun.

"Pada 15 Juli jumlah positif covid-19 sebesar 56.757 dan menurun di tanggal 16 Juli yaitu sebesar 54.000 dan terus menurun ke angka 51.952 di tanggal 17 Juli," ungkapnya.

Namun dari sisi kesiapan jaminan perlindungan kehidupan terhadap masyarakat, diakui Gerry, pemerintah bisa dikatakan belum siap.

Sebagian besar negara luar sudah mampu menjamin kehidupan masyarakatnya termasuk pengangguran. Sehingga pada waktu diberlakukan lockdown, mereka dapat menjalankan dengab baik dan tertib

"Namun kita di indonesia, kita belum bisa sampai ke taraf itu. Sehingga reaksi masyarakat yang kena dampak langsung, sangat besar dan berpotensi di tunggangi kelompok-kelompok tertentu. Walaupun sebetulnya apa yang diniatkan pemerintah saat ini baik dan bertujuan untuk masyarakat," paparnya.

Presiden Jokowi dihadapkan dengan dua pilihan sulit dimana dua-duanya akan tetap menyalahkan dan mengkambinghitamkan pemerintah. Pertama adalah jika PPKM diperpanjang, akan terjadi demo besar-besaran dan tentu ini akan menuju ke arah pemakzulan presiden.

Kedua, PPKM tidak diperpanjang, yang akan terjadi adalah banyak kematian yang terjadi karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan jumlah Covid-19 yang meningkat Presiden pun akan dianggap tidak mampu mengendalikan dan memberikan solusi menghadapi pandemi Covid-19

"Dari dua pilihan ini, pemerintah akan mengambil opsi pertama yaitu tidak memperpanjang PPKM. karena apabila PPKM diperpanjang, pergerakan masif akan mulai digerakkan di setiap daerah. Apalagi ditunggangi oleh orang-orang yang tidak punya hati dan perasaan," ujarnya.

Selain ini, menurut dia, statement-statement serta kebijakan menteri-menteri Jokowi yang sebetulnya malah memperkeruh keadaan seperti pernyataan vaksin berbayar dari Menteri Kesehatan, pernyataan Menteri Luhut tentang Covid-19 yang bisa dikendalikan dan pernyataan Menteri PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer. Yang sebetulnya maksud dan tujuan yang baik, namun secara opini publik, malah merugikan pemerintah dan lebih spesifik merugikan Presiden Jokowi

Lantaran itu, Presiden Jokowi sudah harus melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya dalam mengambil kebijakan atau membuat pernyataan. Malah yang lebih ekstrim lagi, mungkin perlu adanya resuffle kabinet.

"Karena pandangan-pandangan oposisi saat ini, isu Covid-19 adalah isu yang sangat seksi didengungkan untuk bisa menyalahkan Jokowi. Karena mendompleng kondisi masyarakat yang lagi susah saat ini," tegasnya.

Untuk meredam situasi yang hangat, Gerry menyarankan kepada Menkoinves Luhut Binsar mengurangi memberikan klarifikasi atau pernyataan-pernyataan yang tidak penting. "Karena jika memang dasarnya sudah tidak suka dengan pak Jokowi, klarifikasi apapun tidak ada gunanya. Malah yang ada hanya jadi bulan-bulanan dan bahan lelucon di media sosial," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: KaBIN Blusukan Vaksinasi dan Bagi Sembako di Kawasan Padat Penduduk di Ngamprah Babar