Sabtu 17 Juli 2021, 13:13 WIB

Pemerintah Diminta Memperbaiki Komunikasi Publik

Sri Utami | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Memperbaiki Komunikasi Publik

Ist/DPR
Wakil Ketua MPR Arsul Sani.

 

WAKIL Ketua MPR Arsul Sani meminta agar pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut ditekankan Arsul dalam merespon ramainya komentar publik baik di media sosial maupun dalam percakapan di group terbatas yang memertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela apa yang mereka tangkap sebagai ketidakkonsistenan komunikasi publik tersebut.

Dia menunjuk ramainya pernyataan di media terkait statemen Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan terkait Covid-19 terkendali dan kemudian disusul statement varian Delta Covid-19 tidak terkendali. 

"Juga soal statement bahwa Pemerintah tidak menduga covid-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa Pemerintah sudah duga bahwa covid-19 akan naik. Juga di ruang publik ramai dengan statemen Menko PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer karena pandemi Covid-19 ini, yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP)," ungkapnya, Sabtu (17/7).

Wakil Ketua Umum PPP tersebut mengingatkan komunikasi publik jajaran pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan konten harus diperbaiki agar wibawa pemerintah terjaga. Pemerintah terus dan sedang bekerja mengatasi pandemi Covid-19 meski harapan masyarakat agar covid-19 ini menurun belum terpenuhi.

"Di satu sisi ikhtiar pemerintah juga tidak boleh dikecilkan, namun di sisi lain jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas"

Arsul Sani mengatakan bahwa beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran pemerintahan tertentu memperbaiki komunikasi publiknya. Ia melihat sempat membaik. Namun ketika kurva keterpaparan Covid-19 ini naik tajam.

Dia melihat problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran pemerintahan ini muncul kembali. Ia mengakui bahwa ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah. 

"Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah ya jangan  berharap wibawa Pemerintah akan tetap baik," tukasnya. (Sru/OL-09).

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Kejagung Sebut Pemanggilan Dua Purnawirawan Jenderal TNI AL Butuh Koordinasi JAM-Pidmil

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 28 Januari 2022, 04:15 WIB
Kedua purnawirawan yang dimaksud adalah Laksamana Pertama (Laksma) (Purn) Listyanto dan Laksamana Muda (Laksda) (Purn)...
Antara

Di Balik Terbit Rencana Tersimpan Bencana

👤Muklis Effendi (Story Builder) 🕔Kamis 27 Januari 2022, 23:53 WIB
Publik baru terperangah kemudian marah ketika LSM Migrant Care menyebut bangunan itu sebagai kerangkeng manusia, tempat bagi perbudakan...
Antara

Buronan Pidsus Kejagung Berjumlah 247 Orang

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 23:03 WIB
Namun, Febrie tidak bisa memastikan berapa banyak jumlah buronan yang bersembunyi di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya