Pemerintah Diminta Memperbaiki Komunikasi Publik

WAKIL Ketua MPR Arsul Sani meminta agar pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut ditekankan Arsul dalam merespon ramainya komentar publik baik di media sosial maupun dalam percakapan di group terbatas yang memertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela apa yang mereka tangkap sebagai ketidakkonsistenan komunikasi publik tersebut.

Dia menunjuk ramainya pernyataan di media terkait statemen Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan terkait Covid-19 terkendali dan kemudian disusul statement varian Delta Covid-19 tidak terkendali. 

"Juga soal statement bahwa Pemerintah tidak menduga covid-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa Pemerintah sudah duga bahwa covid-19 akan naik. Juga di ruang publik ramai dengan statemen Menko PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer karena pandemi Covid-19 ini, yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP)," ungkapnya, Sabtu (17/7).

Wakil Ketua Umum PPP tersebut mengingatkan komunikasi publik jajaran pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan konten harus diperbaiki agar wibawa pemerintah terjaga. Pemerintah terus dan sedang bekerja mengatasi pandemi Covid-19 meski harapan masyarakat agar covid-19 ini menurun belum terpenuhi.

"Di satu sisi ikhtiar pemerintah juga tidak boleh dikecilkan, namun di sisi lain jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas"

Arsul Sani mengatakan bahwa beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran pemerintahan tertentu memperbaiki komunikasi publiknya. Ia melihat sempat membaik. Namun ketika kurva keterpaparan Covid-19 ini naik tajam.

Dia melihat problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran pemerintahan ini muncul kembali. Ia mengakui bahwa ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah. 

"Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah ya jangan  berharap wibawa Pemerintah akan tetap baik," tukasnya. (Sru/OL-09).