Kamis 15 Juli 2021, 13:47 WIB

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU Otsus Papua jadi UU

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU Otsus Papua jadi UU

ANTARA
Gedung DPR RI.

 

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) jadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2020-2021 di Jakarta, Kamis (15/7).
  
Pengesahan itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan rapat setelah ia meminta persetujuan 492 peserta Rapat Paripurna yang hadir secara langsung dan virtual. Para peserta rapat kompak memberikan persetujuannya dan Sufmi pun mengetok palu tanda RUU Otsus Papua disahkan sebagai Undang-Undang.
   
Proses pengesahan itu turut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.

Baca Juga: Kunjungi Biofarma, Gus Muhaimin: Stok Aman, Mari Sukseskan Vaksinasi Nasional
  
''Setidaknya ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua, yang terdiri dari perubahan pada 18 pasal dan penambahan dua pasal baru,'' kata Ketua Tim Panitia Khusus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun saat menyampaikan laporan kerja Tim Pansus pada Rapat Paripurna.
  
''RUU ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi masyarakat adat,'' terang Komarudin.
  
Ia menjelaskan UU Otsus yang baru itu memberi ruang yang luas bagi Orang Asli Papua untuk berkiprah dalam politik, serta lembaga-lembaga seperti Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota (DPRK). ''Saya hitung sekitar 250 kursi (untuk OAP, Red.) untuk seluruh (DPRK) kabupaten dan kota di Papua,'' sebut Watubun.
  
UU Otsus yang baru juga memberi afirmasi sebanyak 30% untuk keterlibatan perempuan asli Papua pada DPRK.
  
Dalam kesempatan itu, Komarudin turut menyampaikan poin-poin perubahan lainnya yang mencakup peningkatan alokasi Dana Otsus, skema baru pencairan Dana Otsus, pembentukan Rencana Induk Pembangunan Papua, pembentukan Badan Khusus Pembangunan Papua, dan pemberian tenggat waktu penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Otsus yang baru selama 90 hari setelah beleid itu diundangkan. (Ant/OL-10)

Baca Juga

Antara/Iggoy el Fitra.

PP Muhammadiyah Sesalkan Singapura Larang Masuk Ustaz Abdul Somad

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 17 Mei 2022, 23:04 WIB
Karena tidak juga diizinkan masuk, akhirnya rombongan UAS pergi meninggalkan Singapura pada sore...
MI/ Pius Erlangga

Singapura: Abdul Somad Ditolak Masuk Karena Dukung Ajaran Ekstremis dan Kekerasan

👤Nur Aivanni 🕔Selasa 17 Mei 2022, 22:40 WIB
Somad dinilai juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama...
ANTARA

KPK Geledah Balai Kota Ambon, Bawa 5 Koper dan 1 Tas

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 17 Mei 2022, 22:25 WIB
Tim penyidik KPK membawa lima koper dan satu tas berwarna cokelat, usai penggeledahan dari Balai Kota Ambon pukul 21.46 WIT, Selasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya