Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
LONJAKAN kasus Covid-19 akhir-akhir hari ini telah membuat fasilitas kesehatan penuh. Banyaknya masyarakat yang tidak tertampung di fasiltas kesehatan akhirnya melakukan isolasi mandiri (Isoman).
Melihat kondisi itu, Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk lebih memperhatikan pasien yang melakukan isoman terutama bagi masyarakat desa yang sulit menjangkau pelayanan kesehatan serta obat-obatan.
"Pemerintah harus jemput bola bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan. Mereka tahu gejalanya tapi tidak melakukan PCR karena akses yang tidak memadai," jelasnya.
"Namun, karena tidak melakukan salah satu syarat seperti PCR, mereka (masyarakat) tidak mendapat obat. Hal semacam ini tidak boleh terjadi, pemerintah perlu lebih perhatian beri pelayanan kepada mereka yang isoman," kata Dewi, Selasa (13/7/2021).
Menurut Dewi, pemerintah harus menyederhanakan presedur dan persyaratan untuk mengakses bantuan obat pemerintah. "Jangan lagi beban diberikan kepada masyrakat harus tes PCR. Pemerintah seharunya jemput bola melakukan testing dan tracing ke rumah pasien isoman," tegasnya.
Terkait persoalan pasien isoman, dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan memperbaiki kebijakan penanganan pasien Covid-19 isolasi mandiri dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan untuk mengakses bantuan obat pemerintah.
Bekerja sama dengan Satgas Covid-19 dan pemda untuk secara aktif dan proaktif mengawasi kesehatan pasien isoman serta menyosialisasikan panduan yang benar secara masif dengan bahasa yang mudah dimenegeri masyarakat. Serta memperluas layanan telemedicine, membuat mekanisme bagi isoman yang tidak bisa menjangkau telemedicine. (RO/OL-09)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved