Jangan Melihat Poso sebagai Ladang Operasi Keamanan

PEMERINTAH diminta memberikan ruang lebih kepada masyarakat sipil untuk menangani masalah terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Sebab, terorisme di Poso tidak hanya soal menangkap sembilan kombatan yang bersembunyi di daerah Gunung Biru.

Menurut Direktur Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah Nurlela Lamasitudju, kekerasan selama 22 tahun telah membuat warga mereproduksi dendam, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum 2007, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional maupun LSM internasional yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonsiliasi.

"Tapi sejak 2007 ke atas, ketika wacana konflik Poso berubah menjadi aksi terorisme, kerja kelompok masyarakat sipil mengerucut karena minim dukungan," papar Nurlela dalam diskusi virtual, Minggu (4/7).

Baca juga: Satgas Temukan Persembunyian Kelompok Sipil Bersenjata Poso

Di samping itu, lanjut dia, negara telah mengambil alih penanganan konflik dengan masuknya aparat Densus 88, TNI dan Brimob. Hal ini terus menampilkan wajah kekerasan melalui patroli di sepanjang jalan dan pembangunan pos keamanan di setiap desa.

Penanganan konflik yang tidak efektif oleh negara tecermin dari pembangunan di dua dusun, yakni Dusun Buyu Katedo dan Dusun Taman JK. Pada 2001, ada 14 warga Dusun Buyu Katedo yang dibantai. Sementara Dusun Taman JK disinyalir menjadi tempat berkumpulnya anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Sebelum 2017, Nurlela menyebut adanya penutupan sekolah di Dusun Buyu Katedo. Akses air bersih pun tidak ada, jalan rusak, listrik belum masuk, hingga tidak ada pelayanan dasar. "Tapi ketika kita datang ke Dusun Taman JK, dengan program deradikalisasi yang dilakukan oleh aparat negara, sudah ada aspal hotmix," tukasnya.

Baca juga: Moeldoko: Situasi Keamanan di Poso Membaik

Nurlela juga mengkritisi pengerahan aparat keamanan berjilid-jilid, khususnya setiap ada peristiwa bom meledak atau pembantaian di Poso. Menurutnya, pengerahan itu hanya akan berujung pada kenaikan pangkat aparat yang menangani teroris. Sebab, Indonesia dan dunia senantiasa melihat Poso sebagai ladang operasi keamanan.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwachid menyebut bahwa setiap manusia memiliki potensi radikal. Adapun munculnya potensi itu disebabkan sejumlah faktor korelatif kriminogen.

"Yang paling sering muncul fakor pemicu politisasi agama. Agama dipahami menyimpang dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kalau penyelesaian terorisme harus dilakukan secara berani, tegas dan bebas dari segala kepentingan pragrmatisme," kata Ahmad.(OL-11)