Minggu 04 Juli 2021, 20:20 WIB

Jangan Melihat Poso sebagai Ladang Operasi Keamanan

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jangan Melihat Poso sebagai Ladang Operasi Keamanan

Antara
Anggota polisi melintas di depan baliho di Poskotis Satgas Tinombala di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

 

PEMERINTAH diminta memberikan ruang lebih kepada masyarakat sipil untuk menangani masalah terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Sebab, terorisme di Poso tidak hanya soal menangkap sembilan kombatan yang bersembunyi di daerah Gunung Biru.

Menurut Direktur Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah Nurlela Lamasitudju, kekerasan selama 22 tahun telah membuat warga mereproduksi dendam, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum 2007, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional maupun LSM internasional yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonsiliasi.

"Tapi sejak 2007 ke atas, ketika wacana konflik Poso berubah menjadi aksi terorisme, kerja kelompok masyarakat sipil mengerucut karena minim dukungan," papar Nurlela dalam diskusi virtual, Minggu (4/7).

Baca juga: Satgas Temukan Persembunyian Kelompok Sipil Bersenjata Poso

Di samping itu, lanjut dia, negara telah mengambil alih penanganan konflik dengan masuknya aparat Densus 88, TNI dan Brimob. Hal ini terus menampilkan wajah kekerasan melalui patroli di sepanjang jalan dan pembangunan pos keamanan di setiap desa.

Penanganan konflik yang tidak efektif oleh negara tecermin dari pembangunan di dua dusun, yakni Dusun Buyu Katedo dan Dusun Taman JK. Pada 2001, ada 14 warga Dusun Buyu Katedo yang dibantai. Sementara Dusun Taman JK disinyalir menjadi tempat berkumpulnya anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Sebelum 2017, Nurlela menyebut adanya penutupan sekolah di Dusun Buyu Katedo. Akses air bersih pun tidak ada, jalan rusak, listrik belum masuk, hingga tidak ada pelayanan dasar. "Tapi ketika kita datang ke Dusun Taman JK, dengan program deradikalisasi yang dilakukan oleh aparat negara, sudah ada aspal hotmix," tukasnya.

Baca juga: Moeldoko: Situasi Keamanan di Poso Membaik

Nurlela juga mengkritisi pengerahan aparat keamanan berjilid-jilid, khususnya setiap ada peristiwa bom meledak atau pembantaian di Poso. Menurutnya, pengerahan itu hanya akan berujung pada kenaikan pangkat aparat yang menangani teroris. Sebab, Indonesia dan dunia senantiasa melihat Poso sebagai ladang operasi keamanan.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwachid menyebut bahwa setiap manusia memiliki potensi radikal. Adapun munculnya potensi itu disebabkan sejumlah faktor korelatif kriminogen.

"Yang paling sering muncul fakor pemicu politisasi agama. Agama dipahami menyimpang dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kalau penyelesaian terorisme harus dilakukan secara berani, tegas dan bebas dari segala kepentingan pragrmatisme," kata Ahmad.(OL-11)


 

Baca Juga

Antara

Presiden akan Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional dan Resmikan Terminal di Sumut

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 Februari 2023, 09:49 WIB
Presiden Joko Widodo akan mengawali kunjungan kerja di Sumatra Utara dengan menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional...
MI/Susanto

Dua Provinsi Dinilai Sangat Rawan Menjelang Pemilu 2024

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Kamis 09 Februari 2023, 09:39 WIB
Listyo menyebut pihaknya juga memetakan enam indeks potensi kerawanan Pemilu...
dok.instagram

GP Mania Bubar Sebelum Perang, SaGa: Jangan Patah Semangat

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 09:16 WIB
KELOMPOK sukarelawan Ganjar Pranowo Mania atau GPMania bakal membubarkan diri sebelum Pilpres 2024...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya