Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA menahan laju penularan covid-19, Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan untuk membatasi aktifitas di lingkungan parlemen. Tingkat kehadiran di DPR dibatasi maksimal sebesar 25% untuk seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Sementara komisi-komisi sudah ada yang tidak melakukan kegiatan," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (21/6).
Sufmi menyebut, pembatasan kegiatan di DPR akan dilakukan selama 2 minggu ke depan. Rapat-rapat komisi diutamakan menggunakan jalur virtual. Begitupun kunjungan kerja ke luar dan dalam negeri untuk sementara akan ditiadakan.
Baca juga : Waspada, Peningkatan Penularan Covid-19 Pada Anak
"Sterilisasi ruangan dan protokol untuk menekan laju covid itu tetap diadakan seperti penyemprotan baik di area tertutup atau terbuka," paparnya.
Sekretariat Jenderal DPR RI sebelumnya menyatakan ada 46 orang di kompleks parlemen yang positif Covid-19. Sebanyak 11 di antaranya merupakan anggota dewan, sementara, 11 orang lainnya tenaga ahli, tujuh orang dari pamdal dan TV Parlemen, serta 17 PNS di DPR. (OL-2)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved