Minggu 20 Juni 2021, 17:57 WIB

SMRC: Mayoritas Publik Ingin Presiden tetap Dipilih Rakyat

SMRC: Mayoritas Publik Ingin Presiden tetap Dipilih Rakyat

MI/ Susanto
Ade armando

 

HASIL survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan bahwa 84,3% publik ingin pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR.

"Hanya 8,4 persen warga yang setuju presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh MPR," kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD" secara daring, di Jakarta, Minggu (20/6).

Menurut Ade, temuan ini bisa dilihat sebagai respons terhadap adanya keinginan sebagian pihak untuk mengembalikan pasal-pasal tentang pola pemilihan presiden oleh parlemen yang dikenal sebelum amandemen UUD 1945 di masa awal reformasi.

"Saat ini ada kelompok-kelompok yang, dengan beragam alasan, mengangkat gagasan tentang perlunya pemilihan presiden dilakukan cukup oleh MPR tanpa harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat," ujar Ade.

Survei SMRC itu menunjukkan mayoritas rakyat tidak mendukung gagasan pemilihan presiden oleh MPR seperti di era Orde Baru.

"Mayoritas rakyat menganggap pemilihan langsung adalah pilihan terbaik," kata Ade.

Survei SMRC juga menunjukkan 74,7% publik rakyat berpendapat presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.

Hanya 18,4% yang berpendapat Presiden seharusnya bertanggung jawab pada MPR

Menurut Ade, penelitian ini diajukan dalam survei SMRC terkait adanya wacana yang diusung kelompok-kelompok tertentu mengenai perlunya amendemen baru UUD 1945 yang mengatur hubungan presiden, MPR, dan rakyat.

Survei SMRC ini, menurut Ade, menunjukkan mayoritas rakyat merasa penataan mengenai hubungan antara presiden, MPR, dan rakyat yang termuat dalam UUD 1945 adalah yang terbaik.

Survei SMRC menunjukkan bahwa mayoritas warga, 74,7% setuju dengan pendapat bahwa, "Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat".

Sebaliknya, hanya 18,4% yang setuju pendapat bahwa, "Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR".

"Ini menguatkan kesimpulan bahwa rakyat menganggap lebih baik presiden dipilih langsung oleh rakyat dan, pada gilirannya, bertanggung jawab pada rakyat, daripada dipilih oleh MPR dan kemudian bertanggung jawab pada MPR," pungkasnya.

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05%. (OL-8)

 

Baca Juga

Antara/Akbar Nugroho Gumay.

18 Pegawai KPK Antusias Ikuti Diklat Bela Negara

👤Sri Utami 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 18:55 WIB
Dian berharap dengan metode pembelajaran yang beragam dan materi-materi diklat yang baru peserta memetik wawasan baru secara...
Ist/DPR

Puan: Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19 Tanpa Pandang Bulu!

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 18:36 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sejumlah upaya yang mengungkap aksi penimbunan obat Covid-19 berikut tindakan tegas dari...
DOK Setpres.

Upacara Virtual HUT RI bakal Lebih Menarik

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 18:15 WIB
Beberapa kegiatan itu di antaranya program kuis, doorprize, dan hiburan dari sejumlah bintang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pemerintah Afghanistan Hadapi Krisis Eksistensial

 Laporan SIGAR menggarisbawahi kekhawatiran pasukan Afghanistan tidak siap untuk melakukan pertahanan yang berarti

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya