Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) berupa rumah susun dan rumah khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak dua tower rumah susun, 55 unit rumah khusus dan sarana pendukung berupa jalan serta peralatan mebel dengan nilai perolehan Rp65 miliar dialihkan status penggunaanya sebagai rumah pegawai Kemenkumham di lima wilayah.
Satu tower rumah susun 42 kamar tipe 36 diperuntukkan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kanwil Kepulauan Riau. Satu tower rumah susun 42 kamar tipe 36 dan rumah susun 50 kamar tipe 24, serta 28 unit rumah khusus digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Nusakambangan, Kanwil Jawa Tengah.
Sedikitnya 7 unit rumah khusus bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kanwil NTT. 10 unit rumah khusus bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kanwil Bali.
Kemudian 10 unit rumah khusus dimanfaatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Kanwil Sumatera Utara.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Andap berpesan kepada Kepala Kantor Wilayah yang menerima BMN tersebut untuk memelihara rumah pegawai dan fasilitasnya dengan baik.
"Pelihara dan rawat sepanjang waktu. Jangan lupa catat BMN ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi BMN," tutur Sekjen saat acara penandatanganan berita acara serah terima BMN di Gedung Sekretariat Jenderal, Jumat (18/6).
Menurut Andap, ukuran keberhasilan pemeliharaan BMN rumah pegawai dapat dilihat dari tiga hal. BMN tidak rusak atau jarang rusak, usia pakai panjang, dan tidak ada penyimpangan.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan rumah-rumah tersebut sejak tahun 2018. Dengan dilakukannya serah terima ini, kewajiban dalam hal pemeliharaan, pengamanan, dan pengelolaan BMN beralih dari Kementerian PUPR kepada Kemenkumham.
Sekretaris Jenderal PUPR, Mohammad Zainal Fatah berharap Kemenkumham dapat melakukan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemanfaatannya sehingga lebih optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM. (Ant/OL-13)
Baca Juga: Polri Kembali Limpahkan Berkas Pembunuhan Laskar FPI ke JPU
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Kementerian PUPR ditugaskan melaksanakan renovasi dua stadion utama dan 15 lapangan latihan dengan anggaran sebesar Rp314,82 miliar.
"Kami ingin memastikan pekerjaan renovasi sarana dan prasarana berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama,"
KELOMPOK suporter Persebaya Surabaya, Bonek, mengapresiasi langkah PSSI bersama Kementerian PU-Pera yang akan merenovasi stadion Gelora Bung Tomo (GBT) selepas laga Persebaya vs Arema
Antisipasi titik macet, Kementerian PUPR kebut pengerjaan di beberapa ruas jalan nasional
Fraksi PSI DKI Jakarta menuding Gubernur Anies Baswedan sibuk mengurus toa sebagai peringatan dini banjir.
Pemerintah pusat menghibahkan sejumlah BMN, karena percaya Pemprov Papua dapat mengelola aset negara terkait penyelenggaran PON dan Paralimpik Nasional.
BEA Cukai (BC) Surakarta musnahkan jutaan batang rokok tanpa cukai dan ribuan botol minuman keras ilegal yang merugikan negara lebih dari Rp 1,2 miliar.
laporan keuangan wajib disusun secara akurat, transparan, akuntabel, dan inovatif serta dapat memberikan informasi yang benar, mudah dibaca dan dimengerti
BEA Cukai Juanda menegaskan komitmennya dalam memberantas pelanggaran kepabeanan dan cukai dengan memusnahkan ribuan BMN hasil penindakan selama 2024 sampai dengan 2025.
Kekurangan SDM dan banyaknya aset menjadi masalah utama bagi KPK mencegah penyelewengan dalam pengelolaan barang milik daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved