Sabtu 19 Juni 2021, 07:25 WIB

Kemenkumham Terima BMN Rumah Pegawai dari Kementerian PUPR

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kemenkumham Terima BMN Rumah Pegawai dari Kementerian PUPR

Antara
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto

 

KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) berupa rumah susun dan rumah khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak dua tower rumah susun, 55 unit rumah khusus dan sarana pendukung berupa jalan serta peralatan mebel dengan nilai perolehan Rp65 miliar dialihkan status penggunaanya sebagai rumah pegawai Kemenkumham di lima wilayah.

Satu tower rumah susun 42 kamar tipe 36 diperuntukkan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kanwil Kepulauan Riau. Satu tower rumah susun 42 kamar tipe 36 dan rumah susun 50 kamar tipe 24, serta 28 unit rumah khusus digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Nusakambangan, Kanwil Jawa Tengah.

Sedikitnya 7 unit rumah khusus bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kanwil NTT. 10 unit rumah khusus bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kanwil Bali.

Kemudian 10 unit rumah khusus dimanfaatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Kanwil Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Andap berpesan kepada Kepala Kantor Wilayah yang menerima BMN tersebut untuk memelihara rumah pegawai dan fasilitasnya dengan baik.

"Pelihara dan rawat sepanjang waktu. Jangan lupa catat BMN ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi BMN," tutur Sekjen saat acara penandatanganan berita acara serah terima BMN di Gedung Sekretariat Jenderal, Jumat (18/6).

Menurut Andap, ukuran keberhasilan pemeliharaan BMN rumah pegawai dapat dilihat dari tiga hal. BMN tidak rusak atau jarang rusak, usia pakai panjang, dan tidak ada penyimpangan.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan rumah-rumah tersebut sejak tahun 2018. Dengan dilakukannya serah terima ini, kewajiban dalam hal pemeliharaan, pengamanan, dan pengelolaan BMN beralih dari Kementerian PUPR kepada Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal PUPR, Mohammad Zainal Fatah berharap Kemenkumham dapat melakukan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemanfaatannya sehingga lebih optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Polri Kembali Limpahkan Berkas Pembunuhan Laskar FPI ke JPU

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Ultimatum Orang yang Bantu Harun Masiku ke Luar Negeri

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 02 Agustus 2021, 06:43 WIB
KPK menegaskan sudah sering mempermasalahkan orang yang membantu buronan melarikan...
MI/Susanto

436 Pegawai Positif Covid-19, KPK Harus Putar Otak

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 02 Agustus 2021, 06:37 WIB
Khusus pada 2021, sebanyak 169 pegawai KPK positif covid-19 dan, dari jumlah tersebut, Kedeputian Penindakan berjumlah 41...
Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pembangunan Berkelanjutan demi Keselamatan Bersama

 Sektor keuangan memiliki peran besar dalam mengarahkan perubahan menuju penerapan green economy

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya