Pemda Diminta Maksimalkan Peran Kesbangpol untuk Kewaspadaan Dini

DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar meminta kepala daerah melakukan kewaspadaan dini masyarakat. Tak hanya itu, Bahtiar juga berpesan agar kepala daerah mampu menjaga hubungan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Hal itu disampaikannya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (14/6).

Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dangan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini, yang diberdayakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau disebut dengan Kesbangpol, yang memiliki tugas sentral sebagai intelejen daerah dalam melaksanakan deteksi dini kewaspadaan di daerah.

“Saya kira ini penting disampaikan kepada bapak/ibu Bupati dan Walikota, dalam hal kewaspadaan dini masyarakat, kepala daerah itu adalah Kepalanya Forkopimda, kemudian dalam hal melakukan deteksi dini masyarakat, bapak/ibu dibantu Kesbangpol,” kata Bahtiar.

"Sudah ada unit yang membantu bapak/ibu, yaitu Kesbangpol, itulah yang membantu urusan pemerintahan umum di Provinsi kabupaten dan kota sehingga bapak/ibu semua harus memaanfaatkan betul peran Kesbangpol," tambahnya.

Bahtiar menambahkan, Kesbangpol menjadi mata-telinga kepala daerah untuk mendeteksi hal-hal yang mengganggu urusan pemerintahan umum. 

“Disamping laporan kepala dinas, camat, lurah, dan lain-lain, ini (Laporan Kesbangpol) menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya,” bebernya.

Sentralnya posisi Kesbangpol dalam membantu Kepala Daerah dalam melakukan deteksi dini kewaspadaan masyarakat, dimintanya dapat difungsikan dan diberdayakan dengan baik, serta didukung dengan SDM yang andal dan anggaran yang cukup. 

Baca juga : Verifikasi Faktual Hadirkan Keadilan

“Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum” tutup Bahtiar.

Tak hanya itu, Bahtiar juga meminta kepala daerah melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial, konflik politik dan pemerintahan melalui pengefektifan peran Kesbangpol. Sebab, menurutnya, konflik tersebut akan menghambat pembangunan jika tak dicegah dengan deteksi dini.

Kepala daerah juga dituntut untuk membina hubungan dengan partai politik, DPRD dan kekuatan politik di daerah.

"Kepala daerah ini kepalanya Forkopimda, ia harus bisa menjaga hubungan baik dengan DPRD dan kekuatan politik di daerah," imbuhnya.

Kerukunan sosial dan kerukunan umat beragama juga perlu dibina dengan baik. Apalagi bangsa Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki latar belakang beragam. Ormas sebagai salah satu bentuk hak konstitusi warga negar pun perlu dibina dengan baik. Jangan sampai, menjamurnya ormas hingga ke tingkat desa/kelurahan menjadi potensi berkembang biaknya pemahaman di luar ideologi Pancasila.

"Ada kemerdekaan yang namanya berserikat berkumpul, maka banyak sekali ormas yang berdiri di daerah, ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi kelompok-kelompok penekan, maka harus diberikan tugas ke Kesbangpol untuk melakukan pengelolaan kepada ormas-ormas," tandasnya.

Membina hubungan juga perlu dilakukan dengan komunitas intelejen di daerah, untuk dapat mendeteksi segala ancaman dan dalam rangka kewaspadaan dini.

Oleh sebab itu, Kepala Daerah diminta untuk dapat membina hubungan secara vertikal maupun horizontal untuk dapat mewujudkan pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyatnya. (RO/OL-7)