Rabu 09 Juni 2021, 10:20 WIB

CISSReC Ungkap Penjualan Jutaan Data Dukcapil Empat Daerah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
CISSReC Ungkap Penjualan Jutaan Data Dukcapil Empat Daerah

dok.thinkstok
Ilustrasi

 

LEMBAGA Riset Siber Indonesia (CISSReC) mengungkapkan klaim akun "GadiZ" yang mengaku menjual 8.797.669 data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dari empat daerah ke RaidForums dengan harga mulai 169 dolar sampai 300 dolar Amerika Serikat.

Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu (9/6), menyebutkan penjualan data secara terpisah itu berasal dari Kabupaten Malang, Kota Bogor, Subang, dan Kabupaten Bekasi.

Disebutkan pula bahwa data dari Kabupaten Malang terbanyak dengan jumlah 3.165.815, disusul Kabupaten Bekasi 2.339.060, Subang 1.989.263, dan Kota Bogor 1.303.531 data.

Adapun harga data di forum peretas itu, kata Pratama, masing-masing daerah berbeda. Misalnya, untuk data dukcapil Kota Bogor dan Subang mematok harga masing-masing sebesar 169 dolar AS, sedangkan data berasal dari Kabupaten Bekasi sebesar 300 dolar AS.

Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN menegaskan bahwa Pemerintah punya kewajiban melindungi data pribadi masyarakat sebagai data penting, bukan rahasia.

"Namun, jika data sudah diperjualbelikan seperti ini, nantinya akan ada berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat, terutama di empat daerah tersebut," kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Data tersebut, misalnya sebagai bahan untuk membuat rekening atas nama orang lain, meminjam uang di pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya ratusan kali lipat, atau sebagai bahan penipuan.

Apalagi, lanjut Pratama, data ini cukup lengkap jika dilihat dari sampelnya, bahkan ada nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).

Dari sample data yang diberikan, format data yang ada, yaitu NAMA_LGKP, TMPT_LHR, TGL_LHR, JENIS_KLMIN, NIK, NO_KK, NAMA_KEP, NAMA_PROP, NAMA_KAB, NAMA_KEC, NAMA_KEL, ALAMAT, KODE_POS, AGAMA, GOL_DRH, JENIS_PKRJN, STAT_KWN, PDDK_AKH, NAMA_LGKP_AYAH, NAMA_LGKP_IBU, NO_RW, NO_RT.

Pratama lantas mencontohkan kasus penjebolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang. Kasus ini berawal dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) yang datanya bisa didapatkan dari mana saja, termasuk internet.

Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci dari calon korban mereka, seperti data dari kebocoran BPJS, Tokopedia, Bhinneka, dan Bukalapak.

Dengan informasi seperti itu, kata dia, pelaku kejahatan dapat melakukan serangan phishing dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korbannya.

Pratama menegaskan kembali bahwa tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lainnya.

Oleh karena itu, perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh orang-orang terbaik dan berkompeten agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi.

Ia menyarankan agar seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada.

"Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang," kata pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC). (Ant/OL-13)

Baca Juga: BPJS-Kes Gerak Cepat Tangani Kasus Penawaran Data di Forum ...

Baca Juga

Antara

63.950 Benur Selundupan Berhasil Disita Aparat di Jambi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 22 Juni 2021, 21:30 WIB
Benur yang disita terdiri dari 62.400 ekor jenis pasir dan 577 ekor jenis mutiara serta jurong jenis pasir atau benur yang mulai menghitam...
Antara/M Risyal Hidayat.

Kepala BKN Ungkap Dokumen TWK Rahasia Ketetapan TNI dan BNPT

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 22 Juni 2021, 20:45 WIB
Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK sebelumnya meminta hasil lengkap tes tersebut tetapi tak kunjung mendapat...
MI/ M Irfan.

Kepala BKN Jelaskan TWK Pegawai KPK ke Komnas HAM

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 22 Juni 2021, 20:25 WIB
Dia juga menjelaskan alasan BKN menggunakan instrumen tes Indeks Moderasi Bernegara atau IMB-68 milik Dinas Psikologi TNI Angkatan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jakarta sedang tidak Baik-Baik Saja

SEPEKAN ini warga Ibu Kota mengalami kecemasan akibat meningkatnya kembali kasus positif covid-19 secara signifikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya