Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
LEMBAGA Riset Siber Indonesia (CISSReC) mengungkapkan klaim akun "GadiZ" yang mengaku menjual 8.797.669 data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dari empat daerah ke RaidForums dengan harga mulai 169 dolar sampai 300 dolar Amerika Serikat.
Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu (9/6), menyebutkan penjualan data secara terpisah itu berasal dari Kabupaten Malang, Kota Bogor, Subang, dan Kabupaten Bekasi.
Disebutkan pula bahwa data dari Kabupaten Malang terbanyak dengan jumlah 3.165.815, disusul Kabupaten Bekasi 2.339.060, Subang 1.989.263, dan Kota Bogor 1.303.531 data.
Adapun harga data di forum peretas itu, kata Pratama, masing-masing daerah berbeda. Misalnya, untuk data dukcapil Kota Bogor dan Subang mematok harga masing-masing sebesar 169 dolar AS, sedangkan data berasal dari Kabupaten Bekasi sebesar 300 dolar AS.
Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN menegaskan bahwa Pemerintah punya kewajiban melindungi data pribadi masyarakat sebagai data penting, bukan rahasia.
"Namun, jika data sudah diperjualbelikan seperti ini, nantinya akan ada berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat, terutama di empat daerah tersebut," kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.
Data tersebut, misalnya sebagai bahan untuk membuat rekening atas nama orang lain, meminjam uang di pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya ratusan kali lipat, atau sebagai bahan penipuan.
Apalagi, lanjut Pratama, data ini cukup lengkap jika dilihat dari sampelnya, bahkan ada nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
Dari sample data yang diberikan, format data yang ada, yaitu NAMA_LGKP, TMPT_LHR, TGL_LHR, JENIS_KLMIN, NIK, NO_KK, NAMA_KEP, NAMA_PROP, NAMA_KAB, NAMA_KEC, NAMA_KEL, ALAMAT, KODE_POS, AGAMA, GOL_DRH, JENIS_PKRJN, STAT_KWN, PDDK_AKH, NAMA_LGKP_AYAH, NAMA_LGKP_IBU, NO_RW, NO_RT.
Pratama lantas mencontohkan kasus penjebolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang. Kasus ini berawal dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) yang datanya bisa didapatkan dari mana saja, termasuk internet.
Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci dari calon korban mereka, seperti data dari kebocoran BPJS, Tokopedia, Bhinneka, dan Bukalapak.
Dengan informasi seperti itu, kata dia, pelaku kejahatan dapat melakukan serangan phishing dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korbannya.
Pratama menegaskan kembali bahwa tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lainnya.
Oleh karena itu, perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh orang-orang terbaik dan berkompeten agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi.
Ia menyarankan agar seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada.
"Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang," kata pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC). (Ant/OL-13)
Baca Juga: BPJS-Kes Gerak Cepat Tangani Kasus Penawaran Data di Forum ...
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan per 26 juni sebanyak 35.209 penduduk warga dengan KTP daerah lain baru datang ke Jakarta (non-permanen).
Hal ini merupakan imbas dari pemadaman listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah Jawa Barat-DKI Jakarta dan Banten sejak Minggu (4/8) kemarin.
Kepala Disdukcapil, Muhammad Taufiq, mengatakan biasanya dalam satu hari terdapat ratusan pemohon yang datang ke Disdukcapil Kota Bekasi untuk mengurus layanan kependudukan.
Ribuan berkas kependudukan terpaksa harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi dalam satu hari.
Layanan administrasi kependudukan pada 12 kecamatan di Kota Bekasi hanya menerima berkas dan diproses pada Senin mendatang
Mencakup NIK, nama, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, nomor telepon, kontak tracing, tanggal kirim sampel, dan hasil tes Covid-19 milik warga yang sudah dites Covid-19.
PEMERINTAH diharapkan segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi, sebab penegakkan hukum akan lebih tepat. Sehingga dapat membuat jera para pelaku pencurian data pribadi.
Data dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Oknum tersebut mengatakan bahwa data yang diperjualbelikan termasuk data penduduk yang sudah meninggal.
RUU PDP ditargetkan paling lama tuntas pada bulan Agustus 2020.
Demokrat berpandangan RUU PDP harus segera disahkan oleh DPR, bukan malah membahas RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang tidak jelas juntrungannya.
"Dan gua sebagai korban juga akan ikut melaporkan. Sampai ketemu, teman-teman," ujar salah satu relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved