Selasa 01 Juni 2021, 22:18 WIB

Muhammadiyah: Jangan Politisasi Pancasila

Muhammadiyah: Jangan Politisasi Pancasila

MI/ Susanto
Haedar Nasir

 

KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara jangan dipolitisasi untuk kepentingan apapun.

"Jauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apapun," kata Haedar melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa (1/6).

Belajar dari sejarah, menurut dia, setiap reduksi, penyimpangan, dan politisasi Pancasila akan menimbulkan ketidakpercayaan pada ideologi itu sendiri.

Selain itu, ia berharap kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan Pancasila semuanya memerlukan ketulusan, kejujuran, jiwa negarawan, wawasan yang luas dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Jangan membawa Pancasila menjadi sesuatu yang sempit dan jangan juga membawa Pancasila melebihi dirinya. Itulah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tempatkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar dan ideologi negara," kata Haedar.

Ia meminta peringatan hari lahir Pancasila bukan sekadar menjadi ritual dan seremonial dan hanya menjadi jargon dan retorika.

Haedar mengajak seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan bernegara, melalui seluruh institusi kenegaraan agar betul-betul menjadikan setiap sila Pancasila sebagai dasar nilai, dasar pijakan mengambil keputusan, dan orientasi dalam kebijakan tersebut agar tetap berada di koridor Pancasila.

"Pertentangan sering terjadi karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak sejalan dengan jiwa, alam pikiran, dan moralitas Pancasila," kata Haedar.

Berikutnya lanjut dia, Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa, termasuk para elit bangsa.

"Pancasila tidak cukup hanya dihapal, menjadi doktrin, dan pemikiran, Pancasila harus kita praktikkan dan kita warga bangsa, elit bangsa di manapun berada dan dalam posisi apapun harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktikkan Pancasila," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Ilustrasi

Kebutuhan Hakim Agung Belum Terpenuhi, KY Harus Seleksi Kembali

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 30 Juni 2022, 20:57 WIB
Menurutnya, apabila MA masih dapat menangani beban perkara akibat posisi hakim agung yang belum terisi, tidak...
Antara

900 Hari Masuki Buron, KPK Akui Sudah Maksimal Mencari

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 30 Juni 2022, 20:53 WIB
Harun menjadi buronan setelah menghilang usai ditetapkan menjadi tersangka pada 9 Januari...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Soroti Mahalnya Biaya Politik, KPK: Jadi Gubernur Rp100 Miliar

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 30 Juni 2022, 20:28 WIB
Alex mengatakan biaya yang besar itu memberatkan para calon. Apalagi, proses kampanye tidak ada yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya