Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mendalami sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Papua. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya masih melakukan pengumpulan sejumlah data dan meminta keterangan dari pihak terkait.
"Saat ini KPK benar sedang melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melakukan pengumpulan sejumlah data dan permintaan keterangan pada pihak-pihak terkait adanya dugaan korupsi di wilayah Papua," ujar Ali kepada Media Indonesia, Sabtu (22/5).
Ali masih enggan menyebut berapa kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasah. Lebih lanjut, ia juga belum mau mengungkap materi dari kegiatan yang dimaksud. Walakin, Ali mengatakan salah satu yang sedang didalami berkaitan dengan penyuapan.
"Dugaan korupsi tersebut diantaranya terkait pengadaan, suap, dan gratifikasi," paparnya.
Ditanya apakah dugaan korupsi proyek Gereja Kingmi, Mile 32, di Kabupaten Mimika termasuk yang sedang diselidiki, Ali membantahnya. Ia menyebut kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan.
Ia berjanji KPK akan menyampaikan setiap perkembangan penyelidikan lebih lanjut kepada masyarakat.
Sebelumnya, kabar adanya 10 kasus besar di Papua disampaikan langsung oleh Menteri Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut.
Mahfud menyebut 10 kasus itu ditemukan berdasarkan adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono membantah melakukan pembahasan soal kasus korupsi di Papua saat melakukan pertemuan dengan BPK pada Jumat (21/5) kemarin.
"Ndak, ndak. (Bahas) yang lain, belum bisa diomongkan," tukasnya. (Tri/OL-09)
Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.
KOORDINATOR MAKI, Boyamin Saiman menduga ada pihak yang melakukan intervensi kepada KPK sehingga eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bisa menjadi tahanan rumah.
MAKI berencana mengadukan pimpinan KPK ke Komisi III DPR RI terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
KPK pastikan pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah kembali ke rutan sesuai prosedur hukum kasus korupsi kuota haji.
KPK percepat pemberkasan kasus korupsi kuota haji agar segera disidangkan. Simak alasan pemeriksaan eks Menag Yaqut saat libur Lebaran
KPK merespons laporan MAKI ke Dewas terkait polemik tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas. KPK mengklaim prosedur sudah sesuai aturan
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved