Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ELEKTABILITAS Partai Demokrat menujukkan konsistensi kenaikan pascakonflik Konfrensi Luar Biasa (KLB). Hal ini terlihat dari hasil survei elektabilitas terbaru yang dilakukan oleh Perkumpulan Kader Bangsa dengan Akar Rumput Strategic Consulting.
"Elektabikitas Demokrat menariknya cenderung menujukkan hasil yang konsisten dengan tiga survei sebelumnya yang dilakukan oleh Indikator Politik, Balitbang Kompas dan LP3ES," tegas Kabalitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo, saat memaparkab hasil survey di Jakarta, Sabtu (22/5).
Dalam survei yang dilakukan akhir April hingga awal Mei 2021 Demokrat masuk dalam tiga besar partai politik dengan elektabilitas tertinggi, dengan proyeksi elektabilitas 14,8%. Berada di bawah Gerindra dengan 15,03% dan PDI-P di urutan pertama dengan 19,6%.
"Sementara elektabilitas AHY masuk dalam enam besar, tapi jika dibandingkan dengan ketua-ketua umum partai politik lain, AHY berada pada urutan ketiga dengan elektabilitas 8,89%," ujarnya.
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode stratified random sampling, menggunakan teknik wawancara telepon. 54,8 persen responden berada pada rentang usia 21-30 tahun, dan sebagian besar pelajar/mahasiswa (33%), karyawan swasta (28%) serta pengusaha/wirausaha (17%).
"Naiknya pamor Partai Demokrat di survei tidak lepas dari ramainya pemberitaan terkait dinamika internal Partai Demokrat, khususnya isu Kongres Luar Biasa yang meramaikan perbincangan di publik," ujar peneliti Akar Rumput Strategic Consulting Bagus Balghi ketika sampaikan paparan.
Bagus menuturkan AHY mampu mendulang keuntungan elektoral dari konflik KLB dengan Kepala KSP Moeldoko. AHY berhasil melakukan konsolidasi internal sekaligus mulai mengambil hati dan pikiran publik.
"Prahara gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD (GPK-PD) yang dilakukan KSP Moeldoko dan gerombolannya, berhasil diatasi dengan clear victory baik secara politik dan hukum, sekaligus mendulang keuntungan elektoral," paparnya.
Menambhakan, pengamat politik dari UNJ Ubedilah Badrun mengamini kesimpulan survei PKB-ARSC bahwa publik mengharapkan regenerasi kepemimpinan partai politik.
"Naiknya elektabilitas AHY dan PD juga bisa dipahami dari perspektif ini. Dari delapan partai yang ada di Senayan, AHY adalah Ketua Unum termuda. Suksesi yang mulus dalam Kongres Demokrat 2020 serta kekompakanpengurus Denokrat dalam mengatasi upaya kudeta oleh pihak eksternal, menunjukkan regenerasi kepemimpinan berjalan baik di Partai Demokrat," tegasnya.
Rilis survei ini dihadiri antara lain oleh Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho, Ph.D, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP PD Andi Arief, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman, Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa, dan anggota F-PDIP DPR RI Rieke Dyah Pitaloka. (Uta/OL-09)
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved