Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ELEKTABILITAS Partai Demokrat menujukkan konsistensi kenaikan pascakonflik Konfrensi Luar Biasa (KLB). Hal ini terlihat dari hasil survei elektabilitas terbaru yang dilakukan oleh Perkumpulan Kader Bangsa dengan Akar Rumput Strategic Consulting.
"Elektabikitas Demokrat menariknya cenderung menujukkan hasil yang konsisten dengan tiga survei sebelumnya yang dilakukan oleh Indikator Politik, Balitbang Kompas dan LP3ES," tegas Kabalitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo, saat memaparkab hasil survey di Jakarta, Sabtu (22/5).
Dalam survei yang dilakukan akhir April hingga awal Mei 2021 Demokrat masuk dalam tiga besar partai politik dengan elektabilitas tertinggi, dengan proyeksi elektabilitas 14,8%. Berada di bawah Gerindra dengan 15,03% dan PDI-P di urutan pertama dengan 19,6%.
"Sementara elektabilitas AHY masuk dalam enam besar, tapi jika dibandingkan dengan ketua-ketua umum partai politik lain, AHY berada pada urutan ketiga dengan elektabilitas 8,89%," ujarnya.
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode stratified random sampling, menggunakan teknik wawancara telepon. 54,8 persen responden berada pada rentang usia 21-30 tahun, dan sebagian besar pelajar/mahasiswa (33%), karyawan swasta (28%) serta pengusaha/wirausaha (17%).
"Naiknya pamor Partai Demokrat di survei tidak lepas dari ramainya pemberitaan terkait dinamika internal Partai Demokrat, khususnya isu Kongres Luar Biasa yang meramaikan perbincangan di publik," ujar peneliti Akar Rumput Strategic Consulting Bagus Balghi ketika sampaikan paparan.
Bagus menuturkan AHY mampu mendulang keuntungan elektoral dari konflik KLB dengan Kepala KSP Moeldoko. AHY berhasil melakukan konsolidasi internal sekaligus mulai mengambil hati dan pikiran publik.
"Prahara gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD (GPK-PD) yang dilakukan KSP Moeldoko dan gerombolannya, berhasil diatasi dengan clear victory baik secara politik dan hukum, sekaligus mendulang keuntungan elektoral," paparnya.
Menambhakan, pengamat politik dari UNJ Ubedilah Badrun mengamini kesimpulan survei PKB-ARSC bahwa publik mengharapkan regenerasi kepemimpinan partai politik.
"Naiknya elektabilitas AHY dan PD juga bisa dipahami dari perspektif ini. Dari delapan partai yang ada di Senayan, AHY adalah Ketua Unum termuda. Suksesi yang mulus dalam Kongres Demokrat 2020 serta kekompakanpengurus Denokrat dalam mengatasi upaya kudeta oleh pihak eksternal, menunjukkan regenerasi kepemimpinan berjalan baik di Partai Demokrat," tegasnya.
Rilis survei ini dihadiri antara lain oleh Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho, Ph.D, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP PD Andi Arief, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman, Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa, dan anggota F-PDIP DPR RI Rieke Dyah Pitaloka. (Uta/OL-09)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved