Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Sebabkan Banjir, Anggota DPR RI Minta Illegal Logging Diberantas

Cahya Mulyana
14/5/2021 16:29
Sebabkan Banjir, Anggota DPR RI Minta Illegal Logging Diberantas
Banjir di Kota Parapat.(MI/Apul Iskandar)

BANJIR bandang sempat melanda daerah sekitar Danau Toba yaitu di kota wisata Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut). Diduga bencana ini akibat pembalakan liar atau illegal logging yang menuntut pemerintah segera bertindak tegas.

"Menurut saya ini sangat urgent, sehingga Menteri LHK harus segera turun ke lapangan melakukan penumpasan aksi illegal logging yang terjadi di sana. Serta melakukan evaluasi terhadap semua izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha. Jika tidak maka bencana yang sama dapat terjadi di berbagai daerah lainnya," ujar Anggota DPR RI Daerah Pemilihan asal Sumut III, Junimart Girsang dalam keterangannya, Jumat (14/5).

Ia mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk segera turun langsung memberantas illegal logging. Termasuk melakukan evaluasi atas izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha.

Baca Juga: HKBP Desak Pusat dan Daerah Selamatkan Hutan Sekitar Danau Toba

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR itu, sebagai penegasan penyebab dari terjadinya banjir bandang di daerah pemilihannya tersebut. Akibat dari aksi illegal logging di kawasan hutan perbukitan, di mana kawasan hutan itu di antaranya saat ini telah dipinjam pakai oleh para pengusaha melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Sumut, salah satu provinsi yang pelaku illegal logging-nya bebas beraktifitas setengah dilegalkan. Saya khawatir bencana yang sama akan melanda kabupaten dan kecamatan lainnya pun akan menyusul. Karena penggundulan-penggundulan hutan terus dilakukan secara sistemik terstruktur," ungkapnya.

Politisi Fraksi PDIP DPR RI itu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Desa Sopokomil, di Kecamatan Parongil yang saat ini terancam akan tenggelam oleh aktivitas penambangan PT. DPM. "Seperti di Kecamatan Parongil, Kabupaten Dairi, keberadaan PT DPM yang bergerak di bidang tambang bawah tanah diyakini akan menenggelamkan Desa Sopokomil dan kecamatan sekitarnya. Karena perizinannya terbit dalam tanda petik dan amdal-nya tidak ada," terangnya.

Sebagaimana diketahui, hujan deras yang melanda kota Wisata Parapat, sejak siang hingga sore, Kamis (13/5). Hujan mengakibatkan kota wisata Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, terendam banjir.

Kejadian itu sempat membuat warga di Lingkungan Anggarajim panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir, air bercampur lumpur yang meluap dari sungai di antara tebing bukit Bangun Dolok tersebut volumenya semakin besar.

Akibat peristiwa itu, Junimart juga mendesak Bupati Kabupaten Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). "Kepada Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara harus sesegera mungkin membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang ini, begitu juga terhadap lingkungan masyarakat nya. Supaya wisata Parapat tidak terlalu lama terganggu serta wisatawan nyaman untuk melakukan rekreasi," lanjutnya. (Cah/OL-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya