Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KAKORLANTAS Irjen Istiono menyatakan bahwa kesadaran masyarakat harus ditingkatkan terkait anjuran pemerintah yang melarang mudik lebaran 2021.
Hal itu diungkapkan Istiono ihwal dari adanya ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Minggu (9/5) malam.
"Semua anjuran-anjuran dari pemerintah harus dipatuhi oleh pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat," tegasnya, Senin (10/5).
Kemudian, langkah antisipasi yang digunakan pihaknya ialah dengan memaksimalkan titik-titik penyekatan cek poin berlapis hingga paling ujung supaya dipatuhi oleh pemudik bandel.
Istiono juga menjelaskan bahwa ratusan pemudik ini bukan menerobos, melainkan dialihkan karena terjadi penumpukan kendaraan.
"Ini adalah diskresi kepolisian. Kalau sudah terjadi penumpukan yang besar, takutnya akan menjadi klaster baru di antrian tersebut," ucapnya.
"Oleh karena itu, penyekatan yang berlapis-lapis kita bangun itu gunanya. Untuk mengatur supaya tidak terjadi penumpukan di satu titik," terangnya. (Ykb/OL-09)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved