Jusuf Kalla: Dialog Damai di Papua bukan Hal Mustahil

PEMERINTAH memutuskan memberi label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai respon atas terbunuhnya Kepala BIN Daerah Papua I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Pemerintah meyakini pelabelan ini bisa mengakhiri berbagai aksi kekerasan yang terjadi di provinsi tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pelabelan itu menjadi bukti konkret pemerintah sudah menemui jalan buntu dalam menyelesaikan siklus kekerasan di Bumi Cendrawasih.

Wartawan Media Indonesia Emir Chairullah mewawancarai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 M Jusuf Kalla terkait polemik pelabelan KKB tersebut dan dampaknya bagi perdamaian di Papua. Berikut hasil percakapan dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang pernah mendamaikan konflik separatisme di Aceh itu di kantornya, beberapa hari lalu:

Baca juga: Dalang Kerusuhan Papua, Victor Yeimo Diciduk Satgas Nemangkawi

Pemerintah kan sudah menetapkan KKB di Papua menjadi teroris dan kemungkinan akan menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan konflik di sana. Apakah menurut Pak JK ini tepat?

Dalam perilaku dan sejarah dunia, setiap kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Karena tidak mungkin satu pihak membuat kekerasan, sementara yang lainnya hanya diam menerima. Apa pun istilah yang dipakai, bagi saya, yang penting adalah mendamaikan saudara-saudara kita di Papua dengan pemerintah. Bagaimana mencari solusi damai. Dan itu menurut saya bukan sesuatu yang mustahil. Namun harus diakui butuh kerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Artinya pendekatan keamanan tidak tepat dalam menyelesaikan konflik ini?

Kalau tugas polisi dan tentara kan menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Kalau ada kelompok bersenjata yang melakukan aksi kekerasan kan harus diselesaikan aparat keamanan. Nanti salah lagi kalau dibiarkan.

Namun, bagi saya, penyelesaian konflik Papua harus dilakukan melalui cara dialog. Hanya saja mungkin saat ini pemerintah kesulitan mencari pihak mana yang bisa diajak dialog. Sepengalaman saya, konflik ini bisa diselesaikan selama kita memahami masalahnya dengan baik.

Apa upaya yang perlu dilakukan untuk memulai dialog itu?

Caranya dengan memahami posisi masing-masing. Tentunya dalam konteks menjaga NKRI dan menjaga kemanusiaan. Selain itu yang juga penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mungkin di sini adalah salah pengertian di sebagian kalangan masyarakat Papua terutama yang melakukan pemberontakan dan melakukan aksi kekerasan. Namun, pemerintah harusnya juga memahami kondisi riil yang terjadi Papua. Karena itu dialog itu sangat penting untuk mengakhiri kekeliruan pemahaman yang selama ini terjadi.

Menurut Pak JK, kekeliruan pemahaman apa saja yang membuat konflik di Papua ini sulit diselesaikan?

Ada contoh kekeliruan pemahaman bahwa Indonesia mengambil atau merampok sumber daya alam di Papua dan dibawa ke Jakarta. Padahal hal ini tidak sepenuhnya benar. Justru sebaliknya. Begitu juga pengertian dari sebagian masyarakat mengapa banyak dana yang dikucurkan ke Papua, namun masyarakat tetap miskin. Nah yang harus diubah bukan hanya jumlah dananya saja, melainkan bagaimana pemanfaatannya dilakukan sebaik-baiknya. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakat Papua.

Artinya perlu pelibatan orang asli Papua dalam proses pembangunan di sana?

Bukan hanya pelibatan namun perannya harus ditingkatkan. Orang asli Papua pun juga harus terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di sana. Jangan hanya mengandalkan tenaga pengajar dari luar Papua.

Teman-teman di Papua sudah memiliki banyak universitas. Harusnya lulusan dari universitas di Papua juga harus ikut membantu melakukan inovasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.

Bagaimana dengan problem korupsi yang selama ini dianggap menghambat kemajuan Papua?

Ya itu juga terjadi. Publik tahun kalau selama ini banyak uang beredar, namun manfaatnya tidak terlalu banyak kelihatan bagi masyarakat Papua. Jadi ini kan sangat tergantung terhadap pimpinan daerah di sana. (OL-1)