Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mendukung penuh Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021, Sabtu (24/4), di Jakarta, sebagai solusi kongkrit bagi konflik di Myanmar.
Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Tiba di Jakarta Hadiri KTT ASEAN
"Kami DPR mendukung pelaksanaan Pertemuan Pemimpin ASEAN. Dimana agenda ini merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo untuk bersama sama mencari solusi menyelesikan krisis di Myanmar," kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (24/4).
Pertemuan Pemimpin ASEAN yang dihadiri pemimpin dari tujuh negara, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing dari Myanmar dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar, juga diharapkan memberikan solusi konkrit bagi Myanmar. "Kami harapkan negara negara ASEAN dapat memberikan jalan terbaik dan konkret sehingga kekerasan di Myanmar dapat segera dihentikan," ujar Hafid.
Untuk itu dia mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat di ASEAN khususnya Indonesia terkait pelaksanaan Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021 ini. "Masyarakat Indonesia dan ASEAN perlu mendukung pelaksanaan acara ini, dan mendukung keputusan yang dihasilkan dari Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021," kata dia.
Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021 diselenggarakan pada 24 April 2021, sebagai respon akan kondisi konflik di Myanmar pasca kudeta oleh junta Militer pada Februari 2021. Pro-kontra muncul sejak kabar kehadiran Hlaing hadir dalam Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021 itu. (OL-12)
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved