Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
POLITIKUS dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menuturkan keputusan Presiden Joko Widodo mengubah nomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi, membentuk Kementerian Investasi, serta wacana reshuffle kabinet, karena adanya persoalan teknis.
Menurut Baidowi, pembentukan kementerian investasi tersendiri, merupakan upaya presiden mendatangkan investasi bersamaan dengan dirancangnya UU Omnibus Law. Tetapi, ada permasalahan, selama ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak punya kewenangan yang besar karena bukan kementerian.
"Kami melihatnya persoalan teknis misalnya BKPM dinaikan statusnya menjadi kementerian. Diharapkan kewenangannya lebih fungsi koordinasinya lebih kuat untuk mengoordinasikan investasi dengan kementerian lainnya berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law," ujar Baidowi dalam diskusi bertajuk "Jangan Pegel Nunggu Reshuffle" yang digelar oleh MNC Trijaya, Sabtu (23/4).
Menurut Baidowi, perubahan nomenklatur Kementerian Ristek, tidak didasarkan pada tarik-menarik kepentingan politik sebab dua kementerian yakni Ristek dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diisi oleh tokoh politik.
"Kementerian ini tidak berasal dari partai politik, kalau menterinya dari partai politik (baru) ada kecurigaan tarik-menarik kepentingan politik," ujarnya.
Sementara itu, politikus dari Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan resfhuffle kabinet merupakan tindakan teknis dari kebutuhan yang ada.
Ia juga menyampaikan bahwa wajar dalam sistem pemerintahan presidensil, kepala negara bisa melakukan pergantian kabinet kapanpun.
Tetapi ia mengakui perubahan nomenklatur Kementerian Ristek yang dilebur ke dalam Kemendikbud, terkesan bahwa pemerintah tidak mengantisipasi sejak awal persoalan yang muncul. Selain itu, rencana pemerintah membentuk kementerian baru yakni kementerian investasi perlu dipertimbangkan efektivitasnya.
"Publik jadi berpikir apakah tidak dipikirkan dari awal perubahan nomenklatur dari 1,5 tahun pemerintahan (periode kedua) dan apakah akan efektif?" cetusnya.
Ia pun meminta supaya orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo bisa memberikan masukan yang cermat membaca prioritas persoalan yang harus diselesaikan antara lain pandemi Covid-19 dan permasalahan ekonomi yang ditimbulkan. (Ind/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PROSES penyusunan anggaran belanja dan strategi pembangunan Tahun 2026 serta RAPBN 2026 saat ini sedang berlangsung.
Mensesneg sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved