Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
EKSPANSI reshuffle kabinet seperti yang didengung-dengungkan sejumlah kalangan kemungkinan tidak akan terjadi. Presiden Joko Widodo diperkirakan hanya melantik anggota kabinetnya terkait dengan pengisian jabatan di kementerian yang baru dibentuk.
“Tidak ada reshuffle sejumlah menteri seperti yang didengungkan politisi dan pengamat di banyak media,” ungkap sumber Media Indonesia di lingkungan istana, Selasa (20/4) malam.
Disebutkan, besar kemungkinan Jokowi hanya melantik menteri di Kementerian Investasi yang baru saja dibentuk dan memberhentikan Menteri Riset dan Teknologi, karena kementeriannya dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Sementara menteri di kementerian baru ini kemungkinan tetap diisi pejabat sebelumnya (BKPM, red). Ini sudah dibicarakan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin,” ungkapnya.
Dirinya mengakui apabila media massa dan politisi membicarakan isu reshuffle sejumlah menteri sedemikian ramainya. Hal tersebut wajar digulirkan parpol maupun individu yang mengincar posisi tersebut.
“Yah namanya juga usaha. Syukur kalau memang diperluas (reshufflenya, red). Namun sejauh ini kemungkinan Presiden hanya mengumumkan menteri yang mengisi jabatan baru tersebut,” pungkasnya.
Baca juga: Dituding Tumpul, KPK Klaim Taringnya Tajam pada 2020 dan 2021
Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna pekan. Pembentukan dua kementerian itu didasarkan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR yang membahas surat Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian. (Che)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved