PERDAMAIAN di Papua harus terus direalisasikan oleh semua pihak. Pemerintah, kelompok pro kemerdekaan Papua dan semua pihak yang berkepentingan harus sungguh-sungguh mengutamakan dialog damai.
“Sekali lagi, kami mengutuk keras penembakan-penembakan yang merenggut nyawa warga yang tak berdosa. Kekejaman dan pembunuhan yang dilakukan oleh siapa pun kepada siapa pun tidak bisa dibenarkan,” kata Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (Hilful Fudhul) Usman Hamid dalam keterangannya, Senin (18/4).
Ia mengatakan guru bernama Yonathan Renden asal Distrik Beoga-Papua dan seorang pelajar SMA bernama Ali Mom,16, asal Kampung Wuloni Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua harus menjadi korban terakhir.
Pendekatan-pendekatan humanis yang digagas dan dilakukan Presiden ketiga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur cukup efektif dan bisa dihidupkan kembali. "Tapi harus ada komitmen bersama untuk menjaga perdamaian Papua," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mukti Ali Qusyairi mengatakan pihak yang membunuh guru atau pelajar tidak memiliki rasa hormat dan kebanggaan atas ilmu pengetahuan. Kedua status itu merupakan harapan dan memajukan bangsa di masa depan.
"Berdasarkan Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Maidah ayat 32, dikatakan bahwa membunuh satu nyawa sama seperti membunuh seluruh nyawa manusia. Sebaliknya menyelamatkan kehidupan satu nyawa sama seperti menyelamatkan kehidupan seluruh nyawa umat manusia," paparnya.
Mukti menambahkan guru dan pelajar dalam pandangan agama-agama, memiliki kedudukan mulia dan harus dimuliakan. Karena itu kata dia, Hilful Fudhul merekomendasikan tiga hal.
Pertama, mendesak aparat hukum agar segera menangkap pembunuhnya dan menghukum seadil-adilnya. Kedua, mendesak aparat keamanan memberikan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat Papua, terkhusus pelajar, guru dan tenaga pengabdi masyarakat di Papua.
"Ketiga, perlu dukungan dan partisipasi seluruh pihak untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang bertugas mengabdi di bidang layanan pendidikan dan kesehatan di Papua," pungkasnya. (Cah/OL-09)
