Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEPALA Pusat Studi Pancasila UGM, Agus Wahyudi menyampaikan, data-data dari Survei Nasional Pandangan Publik Tentang Narasi Pancasila: Pancasila Sebagai Ideologi NKRI Vs Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Wujudkan Negara Berbasis Islam menunjukkan, konservatisme cukup kuat.
"Peran pemerintah tetap penting dan perlu dalam mengelola dinamika ini," kata Agus Wahyudi saat merilis hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila UGM bekerjasama dengan Indonesian Presidential Studies (IPS) secara virtual, Jumat (9/4)
Sementara itu, dalam pemaparan hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif IPS Nyarwi Ahmad mengatakan, pandangan pertama, mayoritas masyarakat Indonesia (90.6 %) menyatakan setuju/sangat setuju dengan pandangan bahwa Pancasila adalah Ideologi NKRI yang dapat digunakan untuk menentukan identitas bangsa Indonesia.
Pandangan kedua, 63.5 % persen masyarakat juga sangat setuju/setuju dengan pandangan, Pancasila merupakan ideologi untuk mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang religious berdasarkan agama mayoritas/Islam.
Jumlah masyarakat yang menolak/tidak setuju dengan pandangan yang kedua tersebut sebesar 26.8 %.
Masyarakat yang mendukung pandangan kedua jumlahnya juga lebih besar yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan. Jumlah masyarakat yang menolak/tidak setuju dengan pandangan yang kedua tersebut yang tinggal di perkotaan lebih besar (30.9 %), dibandingkan dengan mereka yang menolak pandangan tersebut yang tinggal di perkotaan.
Jumlah masyarakat yang mendukung pandangan kedua yang tinggal di provinsi-provinsi yang sedang atau pernah memiliki atau menerapkan Perda Syariah tersebut jumlahnya 71.1 %, sedangkan mereka yang di tinggal di luar provinsi-provinsi tersebut 54.1 %.
Jika dilihat dari latar belakang ormas Islam, mereka yang menolak pandangan Pancasila adalah ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia yang berbasis agama mayoritas /Islam terakhir ini juga cukup besar, di atas 25 %, yaitu Muhammadiyah sebesar 28.6 %, NU sebesar 25.2 %, organisasi Islam lainnya sebesar 28.6 % dan yang tidak terafiliasi dengan ormas Islam manapun sebesar 29.9 %
Sementara itu, dari empat kategori generasi (Babby boomers, Gen X, Millenial/Y dan Post-Millenial/Z) jumlah mereka yang menyetujui pandangan pertama lebih besar dibandingkan dengan mereka yang yang mendukung pandangan kedua.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan waktu pengambilan data dari 11-25 maret 2021. Metode pengumpulan data dilakukan lewat awancara tatap muka [kuesioner] dengan responden: 1200 responden dan margin of error ± 2.9%.
Nyarwi menyebut, secara umum, mereka yang menganut pandangan pertama jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan mereka yang yang mendukung pandangan kedua
"Trend ini terkonifirmasi dari berbagai kategori gender, desa-kota, kategori wilayah (propinsi-propinsi) yang pernah menerapkan perda Syariah dan non-Perda Syariah, afiliasi ormas sosial keagamaan, usia dan kategori generasi," kata dia.
Hasil survei tersebut menandakan, Pancasila masih dapat digunakan sebagai ideologi Negara yang dapat digunakan untuk membangun Indonesia satu abad ke depan.
Selain menyiratkan harapan, data survey di atas, lanjut Nyarwi, juga menyimpan sejumlah pertanyaan. Pertama, sejauh mana dua pandangan Pancasila di atas ada dalam pemikiran masyarakat kita?
Kedua, sejauh mana eksistensi kedua pandangan di atas yang ada di tengah-tengah masyarakat nantinya berimplikasi pada perkembangan demokratisasi di Indonesia?
Ketiga, apakah dua pandangan tentang Pancasila dapat memperkuat pelembagaan demokratisasi di Indonesia?
Keempat, atau sebaliknya, apakah terjadi arus balik, berupa nasionalism conservatism dan konservatisme Islam yang mewarnai narasi Pancasila yang nantinya bisa merontokkan sistem dan nilai-nilai demokrasi yang kita tumbuhkan sejak Pasca Reformasi di negeri ini? (OL-13)
Baca Juga: Jokowi Janji Segera Perbaiki Infrastruktur di Lembata
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
P2KM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Cendekia Muda Madani menggelar bedah buku
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved