PEMERINTAH kembali membuka seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan Rebiro) Tjahjo Kumolo mengatakan kebutuhan formasi untuk usulan calon ASN tahun ini sebanyak 1.275.384 baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski begitu, rencana penetapannya hanya 722.487.
Tjahjo menjelaskan kebutuhan ASN tersebut berasal dari usulan instansi pemerintah pusat dan daerah. Untuk pusat usulan kebutuhan calon ASN sebanyak 83.669, sedangkan usulan dari pemerintah daerah sebanyak 1.191.718.
Ia merinci dari jumlah ASN yang dibutuhkan pemerintah pusat 83.669 formasi, rencana penetapan hanya 69.684 formasi, dengan rincian 61.129 formasi untuk 56 kementerian/lembaga, dan sebanyak 8.555 formasi untuk 8 sekolah kedinasan.
Adapun kebutuhan dari pemerintah daerah mencapai 1.191.718 formasi, tapi rencana penetapan hanya 652.803 formasi. Rician penetapan terdiri dari 139.443 formasi untuk 34 pemerintah provinsi dan 513.360 formasi untuk 504 pemerintah kabupaten/kota.
Dalam mengusulkan formasi, terang Tjahjo, pemerintah daerah telah menyampaikan usulan kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan beban kerja. Ia menjelaskan ada 48 pemda kabupaten/kota sudah mengusulkan kebutuhan ASN namun dokumennya belum lengkap.
Tjahjo menjelaskan jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak bagi pemerintah daerah kabupaten/kota adalah guru, tenaga kesehatan, pranata laboratorium kesehatan, jabatan teknis seperti penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang dan jasa, dan pengelola atau verifikator keuangan. Disampaikannya, kebutuhan formasi disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni tenaga ASN yang dapat langsung terjun ke lapangan.
"Sesuai arahan presiden agar mengurangi pegawai administrasi yang hanya duduk di belakang meja," ujarnya saat konferensi pers pengadaan Calon ASN 2021, yang digelar secara daring, Jumat (9/4).
Khusus untuk pengadaan guru, Tjahjo menyampaikan kebutuhan untuk Guru PPPK tahun ini sebanyak 1.002.616 formasi, namun rencana penetapan hanya 547.026 formasi. Lalu, jumlah kebutuhan untuk PPPK Non-Guru sebanyak 70.008 formasi dan jumlah rencana penetapan sebanyak 21.495 formasi.
Selanjutnya, jumlah kebutuhan untuk CPNS sebanyak 119.094 formasi dan jumlah rencana penetapan sebanyak 84.282 formasi. Adapun pelaksanakan seleksi P3K untuk guru, imbuh Tjahjo, pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN yang dilaksanakan BKN.
Tjahjo mengatakan saat ini panitia seleksi belum menentukan lokasi seleksi calon ASN untuk P3K guru sebab masih harus mempertimbangkan jumlah dan sebarannya. Tahun ini seleksi juga dibuka bagi sekolah kedinasan yang dikelola oleh kementerian dan lembaga. Untuk sekolah kedinasan, ujar Tjahjo, seleksi calon ASN akan dilakukan pada 9 April 2021 hingga 30 April 2021.
"Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini kami masih belum menentukan lokasi seleksi, pada dasarnya dilakukan di kantor pusat BKN, kantor Unit pelaksana teknis (UPT) dan lokasi mandiri yang diselenggarakan oleh sekolah kedinasan," papar Tjahjo.
Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjinarko menambahkan untuk pengadaan PNS dan PPK nonguru, 56 kementerian/lembaga membuka 61.129 formasi. Kebutuhan formasi paling banyak adalah dosen, penjaga tahanan, penyuluh program keluarga berencana (KB), analisis perkara peradilan, perawat, dokter, analis hukum pertanahan, jaksa,statistisi, pranata komputer, pranata barang bukti, pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencana. (P-2)
