Selasa 06 April 2021, 12:42 WIB

Pakar : Akumulasi 9 Tahun Hukuman Joko Tjandra Belum Final

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pakar : Akumulasi 9 Tahun Hukuman Joko Tjandra Belum Final

MI/Susanto
Djoko Soegiarto Tjandra berbincang dengan tim penasihat hukum dalam sidang di Gedung Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Senin (5/4).

 

VONIS mejalis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang dijatuhkan kepada Djoko Soegiarto Tjandra menyempurnakan hukuman yang membelitnya setelah ditangkap dari pelariannya di Malaysia.

Dalam sidang yang digelar Senin (5/4), Djoko dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan terkait kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan red notice dalam sistem ECS Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebelumnya pada 22 Desember 2020, Djoko juga diganjar hukuman pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan terkait kasus pidana surat jalan palsu. Kasus ini berawal dari masuknya Djoko secara ilegal ke Indonesia dari Malaysia saat masih buron.

Pada Juni 2020, ia datang langsung ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Di kasus tersebut, ia divonis 2 tahun berdasarkan putusan MA Tanggal 11 Juni 2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dipulangkan ke Indonesia pada Juli 2020 pun, Djoko langsung menjalani eksekusi badan dari kasus cessie. Hal tersebut disampaikan oleh Hari Setiyono yang saat itu masih menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

"Setelah terpidana berhasil ditangkap, maka jaksa telah melaksanakan eksekusi pada Jumat tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. Print-693/M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan cara memasukan ke rumah tahanan negara Kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani pidana penjara selama 2 dan denda sebesar Rp15 juta," papar Hari, Selasa 4 Agustus 2020.

Jika diakumulasi dari tiga vonis yang telah dijatuhkan, hukuman yang diterima Djoko menjadi 9 tahun penjara. Masa hukuman yang diakumulasi ini, menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 KUHP.

"Hukumannya ya akumulasi. Kalau kemudian tidak diakumulasi, artinya tidak ada gunanya hukuman satu dengan yang lainnya. Itu kan kejahatan yang berbeda, tindak pidana yang berbeda, dan vonis yang berbeda," kata Suparji saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (6/4).

Kendati demikian, Suparji mengingatkan bahwa total hukuman terhadap Djoko belum final. Ini disebabkan karena ada upaya hukum lain yang masih dilakukan Djoko dan penasihat hukumnya. Artinya, akumulasi hukuman Joko bisa lebih atau kurang dari 9 tahun.

"Iya (belum final), kan masih ada banding dan kasasi. Artinya belum dieksekusi," jelasnya.

Dalam perkara suap pengurusan fatwa MA dan red notice, Djoko sendiri masih belum menentukan sikap untuk mengajukan banding. Setelah pembacaan vonis, Djoko menyebut dirinya masih akan pikir-pikir terlebih dahulu. Masih ada waktu 7 hari sejak kemarin untuk menentukan langkah berikutnya yang akan diambil.

Untuk kasus surat jalan palsu, Djoko dan penasihat hukumnya langsung mengajukan banding pascahakim membacakan putusan.

Menurut penasihat hukum Djoko, Soesilo Aribowo, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis di tingkat banding, yakni tetap 2,5 tahun. Terkait hal tersebut, ia mengatakan akan menempuh upaya kasasi ke MA.

"Tentu ini akan dikumulatif dan ini sangat berat untuk Pak Joko, karena usia beliau sudah 70 tahun," tandas Soesilo. (Tri/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...
Ist

Anggota DPD RI Sesalkan Tindakan Komisaris Pelni Terhadap Ulama

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 19:49 WIB
Pembatalan tersebut, menurut Abdul Rachman Thaha, tampaknya lebih merefleksikan ketakutan tak berdasar yang bertemu dengan hasratnya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya