Kejagung Angkat Tangan, Persilakan KPK Teruskan Suap Joko Tjandra

JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, menegaskan pihaknya tidak akan mengembangkan perkara yang melibatkan Joko Soegiarto Tjandra seiring vonis pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam hal ini, Ali mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ingin mengembangkan kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung maupun suap penghapusan nama Joko dari daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan red notice.

"Memang yang disebutkan dalam putusan itu ada (keterlibatan) orang lain? (Kan tidak), makanya dikembangkan apa? Kalau misanya KPK mau kembangkan, nah silahkan," ujar Ali di Gedung Bundar Kejagung, Senin (5/4).

Ali menegaskan pihaknya telah menyetop penyidikan terhadap perkara Joko Tjandra di JAM-Pidsus Kejagung, yakni suap pengurusan fatwa MA. Kasus tersebut diketahui melibatkan oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari yang saat itu menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan Dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari.

"Selama fakta hukumnya masih seperti (vonis) ini, setop," katanya.

Baca juga: Divonis Terlalu Rendah, Joko Tjandra Layak Dibui 20 Tahun

Salah satu hal yang belum terungkap dalam rangkaian kasus tersebut adalah sosok yang disebut King Maker yang disebut oleh Pinangki, mantan pengacara Joko Tjandra bernama Anita Kolopaking, serta pengusaha bernama Rahmat.

Di sidang vonis Pinangki sebelumnya, majelis hakim menyatakan bahwa selama proses pembuktian, sosok tersebut diyakini ada, namun tidak terungkap dalam persidangan.

Untuk membantu KPK mengembangkan kasus tersebut, Ali menyebut pihaknya telah menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) Joko Tjandra ke KPK.

"Dulu minta berkas perkaranya Joko Tjandra pernah kita kasih. Di samping meminta ke kita, juga minta ke Mabes Polri. Kita kasi ya, koordinasi selanjutnya belum tahu," terang Ali.

"Ini membuktikan bahwa kita terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dibatas-batasi. Berkas dari kita sudah dikasihkan semua," tandasnya.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, meminta agar KPK tidak tinggal diam pascavonis Joko. Kurnia mencurigai surat perintah supervisi yang diterbitkan KPK dalam perkara Joko hanya sekadar formalitas.

"Sebab, sampai saat ini praktis tidak ada hal konkret yang dilakukan KPK terhadap perkara Joko Tjandra," kata Kurnia.

Lebih lanjut, Kurnia juga menuntut KPK agr masuk lebih jauh guna penyelidikan maupun penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang belum tersentuh oleh Kejaksaan maupun Kepolisian dalam perkara yang membelit Joko.

Salah satu yang disinggungnya adalah mengenai keterlibatan pihak di belakang Pinangki sehingga Pinangki bisa bertemu dan menawarkan diri membantu Joko untuk mengurus fatwa MA.

"Hal itu penting, sebab sampai saat ini ICW masih meyakini masih ada oknum-oknum lain yang belum tersentuh oleh Kejaksaan maupun Kepolisian," pungkas Kurnia.

Diketahui, Joko menyuap Pinangki sebesar US$500 ribu yang merupakan uang muka senilai US$1 juta untuk pengurusan fatwa MA. (OL-4)