Wapres: Kombinasi WFH dan WFO Kemungkinan Tetap Dipertahankan

WALAUPUN memiliki tantangan tersendiri, pola bekerja dari rumah (work from home) kemungkinan bakal bertahan di mana mendatang. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, pemerintah dan juga sektor swasta bisa saja mempertahankan kebijakan bekerja dari rumah secara penuh maupun parsial selama tidak mengganggu produktivitas.

“Apabila pola kerja seperti ini dinilai produktif dan menguntungkan, maka ke depan bisa jadi hal ini akan terus dipertahankan. Di samping memutus rantai penyebaran virus covid-19,” kata Ma’ruf saat memberi ambutan secara daring, hari ini.

Ia menyebutkan, kombinasi kerja dari rumah merupakan trend yang muncul selama pandemi ini. “Data BPS per 1 Juni 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 73,85% kantor menerapkan kebijakan bekerja dari rumah secara penuh maupun parsial,” ujarnya.

Namun Ma’ruf mengakui, model kerja dari rumah ini memiliki tantangan tersendiri baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. “Hal ini terutama seperti aspek monitoring, keamanan data, produktivitas kerja, dan efektivitas komunikasi,” ungkapnya.

Ma’ruf menyebutkan, berubahnya pola kerja selama masa pandemi ini tidak terlepas dari adanya teknologi digital terbukti mampu beradaptasi dengan memanfaatkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara virtual.

Baca juga: Presiden Ucapkan Selamat Jumat Agung untuk Umat Kristiani

Hal ini tercermin dari statistik BPS 2020 mengenai pertumbuhan sektor informatika dan komunikasi yang tetap konsisten bertumbuh dua digit, sebesar 10,83% pada kuartal II dan 10,61% pada kuartal III/2020.

Di satu sisi, perkembangan teknologi digital membawa kemudahan karena menyebabkan terciptanya inovasi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Namun di sisi lain, muncul tantangan terkait kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital, serta sumber daya manusia untuk memanfaatkan peluang dari transformasi digital tersebut.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan agar pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di seluruh 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dapat terselesaikan pada akhir 2022 . Selain itu, Pemerintah juga menyediakan berbagai program kecakapan SDM Indonesia, seperti; Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship,” paparnya.

Ma’ruf menambahkan, pandemi covid-19 ini juga memperlihatkan bahwa perekonomian yang tumbuh tetapi tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Para ahli mengungkapkan, bahwa dibalik menurunnya pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, ternyata terjadi penurunan emisi karbon global sebesar 7%.

“Oleh karena itu, tugas kita ke depan adalah mengupayakan pemulihan kesehatan masyarakat dan perekonomian Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” pungkasnya. (OL-4)