Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan kerja politik PPP ke depan mentargetkan generasi milenial. Hal itu diungkapkan Suharso saat menghadiri dan membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII DPW PPP Jawa Barat di Cianjur, Senin (29/3).
"Sekitar 57-60 persen pemilih di Indonesia pada 2024 adalah generasi millenial. Maka, kerja politik PPP ke depan harus mampu menyasar mereka," tegas Suharso yang juga menjabat Menteri Bappenas.
Suharso juga meminta agar penyelenggaraan Muswil Jabar ini dijadikan contoh. Bahkan dijadikan motor perubahan struktural.
"Muswil DPW PPP Jawa Barat ini merupakan muswil pertama yang dilaksanakan. Karenanyam harus menjadi percontohan dan menjadi motor perubahan struktural yang baik," ungkap Suharso.
Selain itu, Suharso menyebut PPP harus fokus kepada kerja elektoral yang baik dan terencana. Menurutnya DPW PPP Jawa Barat ini menjadi barometer DPW se-Indonesia dalam proses kerja elektoral.
"Meskipun ada Aceh dan Sulsel, tapi Jawa Barat tetap menjadi acuan dalam kerja elektoral. PPP Jawa Barat harus semakin solid. Ini jalan kita, menjemput mimpi, menang bersama," tegas Suharso.
Muswil VIII DPW Jabar ini digelar selama dua hari yakni 29 - 30 Maret 2021, dengan tema besar "Merawat Persatuan dengan Pembangunan".
Ketua DPW PPP Jawa Barat terpilih, Ade Yasin menyampaikan bahwa muswil tersebut merupakan proses bebenah PPP dalam rangka menghadapi kontestasi politik mendatang. Ade Yasin menegaskan, usai muswil ini, partai harus bisa menentukan siapa-siapa yang akan didukung dan maju dalam kontestasi politik ke depan, yaitu saat pileg mendatang. Kader yang kompeten akan melakukan kerja-kerja elektoral yang tepat untuk membangun Jawa Barat.
"Kami akan gelar workshop pendidikan-pendidikan politik, bukan hanya untuk pengurus tetapi untuk kader-kader yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif dari PPP. Karena semua orang bisa menjadi caleg, tetapi belum tentu siap menjadi anggota legislatif," terang Ade Yasin.
Menurut Ade Yasin yang juga menjabat sebagai Bupati Bogor mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup di partai, tetapi partai bisa menghidupi orang dengan diberikan kendaraan politik untuk mendapatkan jabatan. Baginya menjadi pengurus partai itu merupakan sebuah pengabdian.
"Jadi anggota DPR RI diusung oleh partai PPP, jadi Bupati diusung oleh partai, jadi Wakil Gubernur, bahkan jadi Gubernur. Jadi tinggal bagaimana setelahnya kita mengabdi kepada partai," pungkasnya. (OL-15)
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved