Wapres Minta MUI Ikut Berantas Radikalisme dengan Berpikir Moderat

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan pola pikir moderat (wasathy) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini untuk menghindari terjadinya paham yang berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya.

“Intinya pertama tentang cara perpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tapi tengah, wasathy,” tegas Ma’ruf dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, hari ini.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, di Indonesia yang majemuk, MUI harus dapat mengawal agar tidak berkembangnya paham radikalisme melalui penerapan pola pikir wasathy yang juga tertera dalam manhaj (kaidah-kaidah) MUI. Sehingga ke depan, MUI dapat membantu pemerintah untuk melindungi negara, agama, dan umat. “Menjaga agama, menjaga negara, menjaga umat. Tiga himayat (perlindungan),” tuturnya.

Ma'ruf mengatakan, hal tersebut harus dikuatkan supaya negara tidak terintervensi serta agar umat menjadi mandiri dan agama menjadi kuat. Sebab, kata dia, MUI merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dan menjadi intermediate structure (penghubung) antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan pemerintah, maupun dengan antar umat beragama.

Ma’ruf juga berharap seluruh kalangan tidak melakukan stigmatisasi terhadap agama maupun kepercayaan tertentu apabila terjadi perilaku menyimpang di masyarakat.

Baca juga: Usut Bom Bunuh Diri di Makassar, Polri Tetapkan Empat Tersangka

“Nah ini kita melihat ada gejala-gejala sehingga berkembangnya radikalisme yang sering dialamatkan kepada umat. Ini kita harus menjaga betul bahwa setiap tindakan yang menyimpang daripada itu adalah hal-hal yang diluar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam,” ungkapnya.

Sejalan dengan Wapres, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jimly Asshiddiqie meyakini pentingnya penerapan paham wasathy di Indonesia. Ia pun mengusulkan agar dilakukan pembahasan mengenai peran MUI dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama dalam rapat pimpinan ini.

“Tentunya dengan hubungan umat beragama lain. Karena sedang dibutuhkan persepsi umat Islam dengan umat lain. Apalagi baru ada bom ini, bagaimana hubungan dengan umat lain. Ini penting dibicarakan,” kata Jimly mengingatkan.

Terkait posisi MUI sebagai intermediate structure, Jimly memandang posisi netral MUI diperlukan dalam menjadi jembatan antara pemerintah dengan organisasi massa dan umat antar agama.

Untuk itu, diperlukan evaluasi kinerja MUI agar ke depan pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi.

“Jadi saya rasa perlu juga ini kita bicarakan di Dewan Pertimbangan bagaimana caranya. Karena hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota ini kan perlu dievaluasi baiknya bagaimana ke depan. Karena banyak tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi,” pungkasnya. (OL-4)