Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRAKTIK mafia tanah yang terjadi di Indonesia tak ubahnya persoalan akut. PT Pertamina (persero) menjadi salah satu korban aksi mafia tanah yang melibatkan aparat negara hingga kehilangan dana jumbo Rp244 miliar.
"Seperti kanker yang membunuh pemilik tanah sebagai korbannya," kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera kepada Media Indonesia, kemarin.
Mardani menuturkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan mafia tanah. Tidak terkecuali aparat hukum seperti kepolisian agar persoalan mafia tanah bisa ditumpas sampai ke akarnya.
"Mesti dibuat gebrakan. Jika perlu, intelijen hingga KPK diajak serta. Semua harus dituntaskan hingga ke akarnya," ujar Mardani.
Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya kini tengah mengusut praktik mafia tanah yang memalsukan dokumen dalam gugatan perdata. Dalam kasus ini Pertamina selaku pelapor menderita kerugian sebesar Rp244 miliar.
Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menjelaskan dugaan pemalsuan dokumen bermula dari persoalan perdata yang menyatakan Pertamina kalah di pengadilan.
"Jangan sampai ada persepsi yang kalah Rp244 miliar itu dianggap sebagai kerugian Pertamina akibat penyidikan. Padahal itu putusan pengadilan. Mereka beperdata dua kali, Pertamina kalah," kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (12/3).
Pada kesempatan terpisah, Direktur Komite Pemberantasan Mafia Hukum Habib Muannas Alaidid meminta kepolisian dan BPN serius dalam memberantas mafia tanah.
"Tidak usah ragu menangkap dalang. Kami ingin dibentuk satgas di beberapa provinsi. Di polda juga dibentuk bekerja sama dengan BPN," ungkap Habib dalam webinar bertajuk Mafia Tanah Praktik Ilegal Terlembaga, kemarin.
Wakil Menlu RI periode Juli-Oktober 2014, Dino Patti Djalal, juga menyayangkan adanya pejabat publik yang justru kongkalikong dengan mafia tanah.
"Di Kanwil Jaksel sudah ketahuan ketangkap satu kantor terlibat. Kita harus catat, jarang sekali mafia yang ditangkap," tutur Dino.
Dino yang pernah mengadukan praktik mafia tanah terkait rumah ibunya itu memaparkan, untuk memberantas mafia tanah harus ada upaya sistemik melawannya.
"Mafia tanah ini masalah sistemik. Jadi, perlu upaya serius dan sepadan. Sistemnya memang harus melihat korban. Kalau ini kan tidak. Saya juga korban, tetapi dilaporkan ke polisi," tandas Dino. (Uta/Faj/X-3)
KASUS pembobolan uang PT Pertamina Rp244,6 miliar melalui lahan di Jalan Pemuda, Jakarta Timur masih berproses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Kejati DKI Jakarta memeriksa beberapa saksi mulai dari duta besar hingga anggota kepolisian sebagai saksi dalam kasus mafia tanah atas lahan milik PT Pertamina.
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Abdul Qohar mengatakan jajarannya masih di Cianjur untuk melaksanakan penyitaan aset.
"Masih ada aja oknum. Saya bilang oknum, bukan lembaga, tapi oknum dari BPN masih bermain-main dalam proses pengurusan tanah."
PEMERINTAH segera membereskan sengkarut lahan SPBG milik PT Pertamina (persero) di Jakarta Timur yang kini dalam penguasaan mafia tanah.
Hal ini terkait dugaan adanya mafia tanah atas lahan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) Pertamina dan perumahan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved