Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PERNYATAAN mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang mengaku siap memberikan bantuan untuk Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jika diminta ditanggapi dingin oleh salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Hencky Luntungan.
Hencky mengaku tidak mempermasalahkan jika Munarman bersedia membela kubu AHY. Namun dengan fakta tersebut, kata dia, justru menyingkap tabir gelap hubungan Munarman dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan sejumlah aksi kelompok 212.
Baca juga: Kisruh Demokrat Lemahkan Oposisi dan Rusak Demokrasi
"Silakan aja (Munarman beri bantuan hukum ke AHY). Semakin ketahuan belangnya Munarman, SBY, 212 dan tujuan akhir demo berjilid-jilid," tegas Hencky saat dihubungi.
Ia menilai, Munarman tak mungkin begitu saja mau memberikan bantuan hukum jika tak ada hubungan dengan Demokrat sebelumnya. "Enggak mungkin (Munarman) tiba-tiba nongol," kata dia.
Sebelumnya, Munarman mengaku siap membantu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terutama berkaitan dengan pendampingan hukum. Pernyataan itu disampaikan Munarman menyusul kisruh dualisme di internal Demokrat antara kubu AHY dengan Moeldoko yang terpilih menjadi Ketum Demokrat hasil KLB di Deli Serdang.
Munarman pun mengaku bersimpati dengan AHY terkait gonjang-ganjing itu. Ia pun memberi bantuan hukum jika diminta.
"Bentuk pembelaan adalah secara hukum, itupun kalau pihak AHY minta," kata Munarnam.
Sebelummya, beredar kabar jika AHY sempat bertemu dengan Munarman. Namun, Munarman tak mau menjabat secara gamblang ketika ditanyakan soal isu pertemuan tersebut.
Dia hanya mengatakan, siap membela siapapun yan merasa terzalimi. "Jadi begini, prinsip saya dari dulu selalu membela pihak yang terzalimi. Jadi siapapun jika mengalami perlakuan zalim dari pihak lain, saya stand with them," kata Munarman. (Ant/A-1)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved