Kisruh Demokrat Lemahkan Oposisi dan Rusak Demokrasi

PENGAMAT politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021), tidak memenuhi syarat-syarat AD/ART partai. Menurutnya, KLB yang kemudian mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum 2021-2025 tersebut layak dinilai ilegal. 

"Saya heran dengan kengototan mantan-mantan kader Demokrat  melakukan KLB ilegal walaupun jelas menyalahi AD/ART partai yang legal. Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya,” kata Ubedilah dalam keterangan pers. 

Penulis buku Sistem Politik Indonesia itu menduga ada upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan. Selama ini, sambung dia, Partai Demokrat tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walkout saat menolak RUU Ciptaker September lalu. 

"Ini jelas terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walkout saat menolak RUU Ciptaker September lalu," ujar mantan pentolan aktivis mahasiswa 98 itu.

Jika ini dibiarkan, kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk. Menurut dia, pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi. "Politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi" tegas Ubedilah.

Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting Syarwi Pangi Chaniago mengatakan, dalam kasus KLB tersebut tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh nonpartai untuk mencari kendaraan politik pada 2024.

"Analisis siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat. Hal ini sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan,“ ujar dia. 

Ia menambahkan, seharusnya Moeldoko keberatan saat namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB jika memang tidak terlibat. Apalagi beredar kabar Presiden Jokowi sudah menegur Kepala KSP itu tidak turut campur dalam urusan internal. "Ini terkesan diabaikan," cetusnya. (RO/A-3)