Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyusun argumentasi dalam memori banding terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, serta menantunya Rezky Herbiyono.
"Kami akan segera menyusun argumentasi dalam memori banding terkait hal tersebut, yang kemudian akan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Kamis (11/3).
Baca juga: Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara
Meskipun vonis 6 tahun penjara dari majelis hakim yang diketuai Saifudin Zuhri terhadap Nurhadi dan Rezky lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, Ali menyebut KPK tetap mengapresiasi dan menghormati. Sebab, majelis hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky terbukti bersalah, sebagaimana dakwaan yang disusun tim JPU KPK.
Namun, Ali menyebut banding yang dilakukan pihaknya berdasarkan sejumlah pertimbangan hakim, yang belum mengakomodasi tuntutan JPU KPK. Pernyataan Ali memperkuat pernyataan JPU KPK Wawan Yunarwanto seusai persidangan yang digelar pada Rabu (10/3) malam.
Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Selasa (2/3), JPU KPK menuntut Nurhadi divonis 12 tahun penjara, sedangkan Rezky dituntut 11 tahun. JPU KPK menilai kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Baca juga: KPK Sebut Pengacara Nurhadi Giring Opini Publik
Nurhadi dan Rezky juga telah merusak citra lembaga MA dan pengadilan lainnya. Lebih lanjut, keduanya dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya
Selain menuntut pidana denda masing-masing Rp1 miliar, JPU KPK pun meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Nurhadi dan Rezky. Itu berupa pidana uang pengganti sesuai kerugian negara yang didakwakan.(OL-11)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Budi menjelaskan, lahan sawit Nurhadi lebih dulu disita oleh penyidik. Namun, masih dibiarkan beroperasi untuk mencegah pasokan menipis dan sejumlah pihak kehilangan pekerjaan.
Dalam enam bulan, lahan sawit itu mendapatkan keuntungan Rp3 miliar. Kini, hasil keuntungannya disita untuk menjadi barang bukti perkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved