DEWAN Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, mengubah jadwal pemungutan Pemilu 2024 menjadi di awal tahun tanpa memperbaiki pengaturan teknis maka akan berkontribusi timbulnya masalah dalam pemilu.
"Maka akan tetap tidak maksimal dalam menyelesaikan problematika kepemiluan sebagaimana yang kita hadapi dalam pemilu-pemilu sebelumnya," ujarnya.
Titi yang dihubungi, Sabtu (6/3) menjelaskan menggeser hari pemungutan suara di pemilu 2024 akan memberikan keringanan beban kerja kepada penyelenggara dan partai politik namun tetap tidak mengatasi persoalan pemilu pada 2019 lalu.
"Dari sisi beban penyelenggaraan memang lebih bersahabat dengan penyelenggara dan mungkin juga partai politik. Namun hal itu tidak serta merta mengatasi persoalan pemilu lima kotak sebagaimana yang kita hadapi pada pemilu 2019 lalu"
Baca juga : DPR Simulasikan Enam Model Pelaksanaan Pemilu 2024
Masalah tersebut antara lain pemilih yang kebingungan karena kompleksitas pemilihan, polarisasi yang membelah masyarakat, ataupun pileg yang tenggelam isunya oleh pilpres. Selain itu jeda penetapan hasil pemilu yang terlalu jauh dengan pelantikan calon legislatif dan presiden bisa memicu friksi dan kompromi politik yang cenderung bisa melemahkan konsolidasi demokrasi.
"Selama pengaturan teknis tidak diperbaiki melalui revisi UU, maka memajukan hari pemungutan suara juga kurang berkontribusi banyak dalam mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti 2019 lalu karena pangaturan yang memicu timbulnya masalah itu tidak diubah," terangnya.
Dia mencontohkan rekapitulasi suara yang memakan waktu terlalu lama sampai 35 hari, penghitungan suara yang harus selesai pukul 12.00 wib pada keesokan harinya tanpa jeda, serta penggunaan teknologi rekapitulasi yang belum memiliki landasan hukum kuat tidak mendapat jaminan legalitas bila ingin digunakan di pemilu 2024. (OL-7)
