Kamis 04 Maret 2021, 17:47 WIB

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Joko Tjandra

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Joko Tjandra

MI/Andri Widiyanto
Terdakwa kasus pemalsuan surat jalan Joko Tjandra saat menjalani sidang di PN Jakarta Timur.

 

JAKSA Penuntut Umum (JPU) menolak upaya justice collaborator yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan suap pengurusan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO) dan red notice, yakni Joko Tjandra.

Penolakan JPU dikarenakan Joko Tjandra yang dinilai sebagai pelaku utama dalam perakara yang menjeratnya. Hal itu tidak sesuai dengan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

"Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra merupakan pelaku utama yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai pemberi suap," jelas JPU Retno Liestyanti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/3).

Baca juga: Napoleon Pertanyakan Bukti Kasus yang Menjerat Dirinya

Suap tersebut diberikan ke jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar US$500 ribu melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma, serta Andi Irfan Jaya. Itu sebagai uang muka rencana pengurusan hukum yang dihadapinya berupa fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

JPU meyakini terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali juga memberikan uang ke dua jenderal di institusi Polri. Uang sebesar US$100 ribu diberikan ke mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Adapun uang sebesar Sing$200 ribu dan US$370 ribu diberikan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Pemberian uang itu dilakukan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. 

Baca juga: KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Pajak

Usaha penghapusan status DPO Joko Tjandra dalam sistem ECS Ditjen Imigrasi, bertujuan agar dirinya bisa masuk ke Indonesia. Berikut, mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020.

Dalam amar surat tuntutan yang dibacakan, JPU Junaidi juga meminta majelis hakim yang diketuai Muhammad Damis, untuk menolak permohonan Joko Tjandra.

"Kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan permohonan Joko Soegiarto Tjandra menjadi justice collaborator, untuk tidak diterima," papar Junaidi.

Pihaknya juga menuntut Joko Tjandra dengan pidana penjara empat tahun, serta denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.(OL-11)

Baca Juga

dok pribadi

Spanduk Warung Bergambar Airlangga Bermunculan di Tangerang

👤RO/Micom 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 21:34 WIB
Warungnya dipasangi spanduk karena pernah mengikuti pelatihan wirausaha maju, dan bergabung dengan komunitas UMKM usAHA yang dibina...
Dok MI/ Rommy Pujianto

Relawan Jokowi Nilai Pola Pikir Rocky Gerung Delusif Bermotif Kebencian

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 18:28 WIB
Asal bicara dan berbeda karena lebih didasari motif...
MI/Lilik Dharmawan

Anggota Komisi VII DPR Minta PLN Percepat Bangun Pembangkit EBT

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 18:15 WIB
PLN disarankan tidak lagi memakai kerangka yang sama dengan 'Independent Power Producer' (IPP) atau perusahaan listrik swasta...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya