Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERKUMPULAN Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) menyesalkan kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Pengurus BHACA menyatakan akan mengevaluasi penghargaan yang pernah diberikan kepada Nurdin.
"Dewan Pengurus Perkumpulan BHACA akan mengevaluasi secara internal melalui proses due diligence yang berlaku di BHACA di mana penarikan kembali sebuah award memerlukan proses yang tidak kalah teliti dari penganugerahannya," kata Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan BHACA Shanti L Poesposoetjipto dalam pernyataan pers, Selasa (2/3).
Nurdin Abdullah menerima penghargaan antikorupsi itu pada 2017 lalu ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Sebelum menjadi gubernur, Nurdin menjabat bupati selama dua periode sejak 2008 hingga 2018.
Baca juga: Penghargaan Antikorupsi Nurdin Dicabut Saat Jadi Tersangka
BHACA ketika itu memberi Nurdin penghargaan karena menilai upayanya dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta antikorupsi.
Perkumpulan BHACA menyatakan pemilihan Nurdin kala itu melalui seleksi yang ketat melalui proses yang seksama dan hati-hati oleh dewan juri independen. Namun, Nurdin kini ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Perkumpulan BHACA sangat terkejut dan menyesalkan perkembangan yang terjadi. Apabila di kemudian hari terbukti telah terjadi penyelewengan/pengkhianatan nilai-nilai di atas, maka kebijakan BHACA adalah me-review kembali penganugerahan tersebut," imbuh Shanti.
Pengurus BHACA menyatakan menghormati serta akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Sebelumnya, Nurdin ditangkap komisi antirasuah pada akhir pekan lalu. KPK menangkapnya lantaran diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek di Sulawesi Selatan.(OL-4)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Selama dua hari yakni 18-18 Mareet 2025, lapangan Adhyaksa Kompleks Gedung Kejaksaan Agung dipenuhi warna, garis, dan pesan-pesan, dalam bentuk mural tentang kejujuran serta integritas.
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih.
PEREMPUAN Mimika diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan, membentuk, mengembangkan serta merawat budaya dan ekosistem antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved