Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERKUMPULAN Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) menyesalkan kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Pengurus BHACA menyatakan akan mengevaluasi penghargaan yang pernah diberikan kepada Nurdin.
"Dewan Pengurus Perkumpulan BHACA akan mengevaluasi secara internal melalui proses due diligence yang berlaku di BHACA di mana penarikan kembali sebuah award memerlukan proses yang tidak kalah teliti dari penganugerahannya," kata Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan BHACA Shanti L Poesposoetjipto dalam pernyataan pers, Selasa (2/3).
Nurdin Abdullah menerima penghargaan antikorupsi itu pada 2017 lalu ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Sebelum menjadi gubernur, Nurdin menjabat bupati selama dua periode sejak 2008 hingga 2018.
Baca juga: Penghargaan Antikorupsi Nurdin Dicabut Saat Jadi Tersangka
BHACA ketika itu memberi Nurdin penghargaan karena menilai upayanya dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta antikorupsi.
Perkumpulan BHACA menyatakan pemilihan Nurdin kala itu melalui seleksi yang ketat melalui proses yang seksama dan hati-hati oleh dewan juri independen. Namun, Nurdin kini ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Perkumpulan BHACA sangat terkejut dan menyesalkan perkembangan yang terjadi. Apabila di kemudian hari terbukti telah terjadi penyelewengan/pengkhianatan nilai-nilai di atas, maka kebijakan BHACA adalah me-review kembali penganugerahan tersebut," imbuh Shanti.
Pengurus BHACA menyatakan menghormati serta akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Sebelumnya, Nurdin ditangkap komisi antirasuah pada akhir pekan lalu. KPK menangkapnya lantaran diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek di Sulawesi Selatan.(OL-4)
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
PEREBUTAN kursi orang nomor satu di Indonesia 2024 diprediksi bakal berlangsung ketat.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan tegas dan konsisten
Perumda Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan whistleblowing system atau sistem pengaduan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021.
Implementasi SMAP muthak untuk dilakukan oleh seluruh Insan Sarana Jaya dalam mencegah praktik penyuapan gratifikasi ataupun korupsi dalam menjalankan bisnisnya.
Koordinasi ini untuk membangun semangat juga budaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Deklarasi yang digelar Kementerian ATR/BPN itu menyabet penghargaan Rekor Muri dengan peserta deklarasi terbanyak.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved