Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu senior sekaligus pendiri partai Demokrat (PD) Provinsi Jawa Barat Yan Rizal Usman mengatakan, SBY bukanlah pendiri partai berlambang Mercy itu.
"Sesuai fakta dan sejarah SBY bukan pendiri Partai. Bahkan tidak terlibat sama sekali apalagi berdarah-darah. Sampai pada HUT ke 2 PD di Wisma Kinasih Bogor barulah dia bergabung," ungkap Yan Rizal, dalam keterangan persnya, Senin (1/3)
Kemudian, ungkap Yan Rizal, janji SBY pada KLB 2013 dihadapan para kader. Dimana SBY berjanji menjadi Ketua Umum hanya untuk menyelamatkan Partai dan menghantar sampai Kongres 2015 saja. Namun SBY ingkar janji, bahkan SBY menghentikan langkah Marzuki Alie dan ingin lagi terpilih aklamasi pada Kongres 2015.
"Selain itu saya menggugat SBY di Pengadilan, karena kelakuannya yang merubah AD/ART di luar Kongres sangat merugikan. Pembentukan BPOKK diluar Kongres Surabaya tahun 2015, dengan menempatkan adik iparnya sebagai Kepala BPOKK. Ini adalah tindakan pidana, merubah data otentik sesuai hasil kongres," beber Yan Rizal.
Menurut Yan Rizal, kebijakan SBY yang memalukan adalah penarikan iuran tiap bulan dari fraksi tingkat 1 dan 2 oleh DPP sesuai PO Nomor 01 yang ditandatangani oleh SBY.
Yan menyebutkan, hal Ini sangat memberatkan kader. Selain itu, ada pula setoran mahar Cakada ke DPP pada Pilkada 2020 yang tidak dibagikan ke DPD dan DPC sesuai janji untuk modal kampanye calon.
"Tidak hanya itu, DPP membuat kebijakan yang memberangus wewenang DPD dan DPC. Dimana Musda dan Muscab hanya mengusulkan 3 calon, calon pimpinan DPRD dan fraksi dipilih dan ditetapkan DPP. Semua sangat berpotensi transaksional," bongkar Yan Rizal.
Kejanggalan lain yang dibongkar Yan Rizal adalah terkait panitia Kongres pada Maret 2020 mengusir pemilik hak bicara keluar ruang sidang kongres. Sehingga tidak ada penyampaian pokok bahasan dan tanpa persidangan Komisi-komisi.
"Dalam Kongres tersebut tidak ada pertanggung jawaban SBY sebagai Ketua umum terdahulu. Tidak bertata acara Kongres, tidak bahas tata tertib tidak bahas program kerja, tidak bahas rancangan atau perbaikan AD/ART dan tidak ada demisioner. Ini sangat berbahaya" ungkap Yan Rizal
Dilanjutkan oleh Yan Rizal, Kongres 2020 melalui Ketua-ketua DPD berbulat tekad secara aklamasi menetapkan AHY sebagai Ketua umum. Namun anehnya tidak ada suara dari DPC.
Atas berbagai fakta di atas, Yan melihat bahwa KLB tidak bisa ditunda lagi. "KLB (Kongres Luar Biasa) adalah buah dari karma sumpah Muhabalah yang mereka buat sendiri," tegas Yan Rizal. (OL-13)
Baca Juga: Demokrat Jambi Setia pada AHY dan SBY
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Kolonel Michael Randrianirina mengumumkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer serta pembubaran seluruh institusi pemerintahan Madagaskar.
Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro divonis 27 tahun penjara oleh Mahkamah Agung, dalam kasus merencanakan kudeta.
Dua dari lima hakim agung menyatakan mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro bersalah atas tuduhan rencana kudeta.
Persidangan dugaan upaya kudeta dengan terdakwa mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro, memasuki tahap akhir.
Polisi Brasil ungkap dokumen di ponsel mantan presiden Jair Bolsonaro menunjukan rencana pelarian ke Argentina.
Mahkamah Agung longgarkan syarat tahanan rmah presiden Brasil Jair Bolsonaro, mengizinkan anggota keluarga mengunjunginya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved