Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SALAH satu senior sekaligus pendiri partai Demokrat (PD) Provinsi Jawa Barat Yan Rizal Usman mengatakan, SBY bukanlah pendiri partai berlambang Mercy itu.
"Sesuai fakta dan sejarah SBY bukan pendiri Partai. Bahkan tidak terlibat sama sekali apalagi berdarah-darah. Sampai pada HUT ke 2 PD di Wisma Kinasih Bogor barulah dia bergabung," ungkap Yan Rizal, dalam keterangan persnya, Senin (1/3)
Kemudian, ungkap Yan Rizal, janji SBY pada KLB 2013 dihadapan para kader. Dimana SBY berjanji menjadi Ketua Umum hanya untuk menyelamatkan Partai dan menghantar sampai Kongres 2015 saja. Namun SBY ingkar janji, bahkan SBY menghentikan langkah Marzuki Alie dan ingin lagi terpilih aklamasi pada Kongres 2015.
"Selain itu saya menggugat SBY di Pengadilan, karena kelakuannya yang merubah AD/ART di luar Kongres sangat merugikan. Pembentukan BPOKK diluar Kongres Surabaya tahun 2015, dengan menempatkan adik iparnya sebagai Kepala BPOKK. Ini adalah tindakan pidana, merubah data otentik sesuai hasil kongres," beber Yan Rizal.
Menurut Yan Rizal, kebijakan SBY yang memalukan adalah penarikan iuran tiap bulan dari fraksi tingkat 1 dan 2 oleh DPP sesuai PO Nomor 01 yang ditandatangani oleh SBY.
Yan menyebutkan, hal Ini sangat memberatkan kader. Selain itu, ada pula setoran mahar Cakada ke DPP pada Pilkada 2020 yang tidak dibagikan ke DPD dan DPC sesuai janji untuk modal kampanye calon.
"Tidak hanya itu, DPP membuat kebijakan yang memberangus wewenang DPD dan DPC. Dimana Musda dan Muscab hanya mengusulkan 3 calon, calon pimpinan DPRD dan fraksi dipilih dan ditetapkan DPP. Semua sangat berpotensi transaksional," bongkar Yan Rizal.
Kejanggalan lain yang dibongkar Yan Rizal adalah terkait panitia Kongres pada Maret 2020 mengusir pemilik hak bicara keluar ruang sidang kongres. Sehingga tidak ada penyampaian pokok bahasan dan tanpa persidangan Komisi-komisi.
"Dalam Kongres tersebut tidak ada pertanggung jawaban SBY sebagai Ketua umum terdahulu. Tidak bertata acara Kongres, tidak bahas tata tertib tidak bahas program kerja, tidak bahas rancangan atau perbaikan AD/ART dan tidak ada demisioner. Ini sangat berbahaya" ungkap Yan Rizal
Dilanjutkan oleh Yan Rizal, Kongres 2020 melalui Ketua-ketua DPD berbulat tekad secara aklamasi menetapkan AHY sebagai Ketua umum. Namun anehnya tidak ada suara dari DPC.
Atas berbagai fakta di atas, Yan melihat bahwa KLB tidak bisa ditunda lagi. "KLB (Kongres Luar Biasa) adalah buah dari karma sumpah Muhabalah yang mereka buat sendiri," tegas Yan Rizal. (OL-13)
Baca Juga: Demokrat Jambi Setia pada AHY dan SBY
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Mahkamah Agung longgarkan syarat tahanan rmah presiden Brasil Jair Bolsonaro, mengizinkan anggota keluarga mengunjunginya.
Mahkamah Agung Brasil perintahkan mantan Presiden Jair Bolsonaro menjalani tahanan rumah usai melanggar perintah pembatasan.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Presiden AS Donald Trump desak Brasil hentikan proses hukum terhadap Jair Bolsonaro. Presiden Lula menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Brasil.
Bersaksi di pengadilan, mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan mengadili mantan Presiden Jair Bolsonaro atas tuduhan upaya kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved