Senin 01 Maret 2021, 16:40 WIB

Napoleon Pertanyakan Bukti Kasus yang Menjerat Dirinya

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Napoleon Pertanyakan Bukti Kasus yang Menjerat Dirinya

Antara/Muhammad Adimaja
Napoleon Bonaparte, terdakwa kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra.

 

TERDAKWA kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Napoleon Bonaparte, membantah segala bentuk dakwaan terhadap dirinya. Dia mengklaim tidak pernah menerima uang dari Joko Tjandra senilai Rp6 miliar.

"Bersumber dari keterangan (pengusaha) Tommy Sumardi sendiri saja, tidak memiliki kekuatan pembuktikan. Sehingga, tidak dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi," pungkas Napoleon di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/3).

Baca juga: ICW Minta JPU Tolak Permohonan Justice Collaborator Joko Tjandra

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu menyebut dakwaan penerimaan uang suap tidak memiliki pembuktian yang kuat. Hal itu ditegaskan Napoleon dalam sidang beragendakan pembacaan duplik.

Napoleon membantah telah menerima suap sebesar Rp6 miliar, dengan rincian SGD200 ribu dan US$270 ribu, dari Joko Tjandra lewat Tommy Sumardi. Terlebih, bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan pertemuan Tommy dengan mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan Penyidik PNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, dinilai tidak terkait dirinya.

"Kami selaku terdakwa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa replik JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak didukung oleh argumentasi, atau alasan yang kuat berdasarkan analisa fakta hukum persidangan yang relevan," papar Napoleon.

Baca juga: Napoleon Keberatan dengan Tuntutan 3 Tahun Penjara

Agenda sidang lanjutan kasus ini adalah mendengarkan putusan dari majelis hakim terhadap Napoleon. Vonis akan dibacakan pada Rabu (10/3) mendatang. Pada perkara ini, suap diduga diberikan kepada Napoleon agar nama Joko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO), yang dicatat Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. 

Caranya, Napoleon memerintahkan penerbitan sejumlah surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. Sejumlah surat tersebut membuat pihak imigrasi menghapus DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) dalam SIMKIM Ditjen Imigrasi. Perbuatan itu turut melibatkan Brigjen Prasetijo dan pengusaha Tommy.(OL-11)

Baca Juga

Antara/Umarul faruq

Ada Wacana Pembubaran Densus 88, Mekeng : Densus 88 Perintah UU, Tidak Bisa Dibubarkan 

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:57 WIB
“Densus 88 masih dibutuhkan. Karena penanganan terorisme termasuk dalam extra-ordinary crimes against humanity. Tidak bisa ditangani...
Ilustrasi

Waspada, Begini Modus Mafia Tanah Menurut Kepala BPN 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:08 WIB
Yang banyak korban ini adalah penipuan dengan meminjam atau pura-pura beli rumah. Mafia tanah datang, pura-pura ingin membeli rumah,...
Ist/DPR

Bertemu Pengunjuk Rasa di Simalungun, Wakil Ketua Komisi II DPR Siap Panggil PTPN IV

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 20:47 WIB
Kepada Junimart, para pengunjuk rasa menyampaikan keluhan terkait keberadaan lahan perkebunan milik masyarakat yang kini dikuasi PTPN...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya