Senin 01 Maret 2021, 16:40 WIB

Napoleon Pertanyakan Bukti Kasus yang Menjerat Dirinya

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Napoleon Pertanyakan Bukti Kasus yang Menjerat Dirinya

Antara/Muhammad Adimaja
Napoleon Bonaparte, terdakwa kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra.

 

TERDAKWA kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Napoleon Bonaparte, membantah segala bentuk dakwaan terhadap dirinya. Dia mengklaim tidak pernah menerima uang dari Joko Tjandra senilai Rp6 miliar.

"Bersumber dari keterangan (pengusaha) Tommy Sumardi sendiri saja, tidak memiliki kekuatan pembuktikan. Sehingga, tidak dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi," pungkas Napoleon di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/3).

Baca juga: ICW Minta JPU Tolak Permohonan Justice Collaborator Joko Tjandra

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu menyebut dakwaan penerimaan uang suap tidak memiliki pembuktian yang kuat. Hal itu ditegaskan Napoleon dalam sidang beragendakan pembacaan duplik.

Napoleon membantah telah menerima suap sebesar Rp6 miliar, dengan rincian SGD200 ribu dan US$270 ribu, dari Joko Tjandra lewat Tommy Sumardi. Terlebih, bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan pertemuan Tommy dengan mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan Penyidik PNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, dinilai tidak terkait dirinya.

"Kami selaku terdakwa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa replik JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak didukung oleh argumentasi, atau alasan yang kuat berdasarkan analisa fakta hukum persidangan yang relevan," papar Napoleon.

Baca juga: Napoleon Keberatan dengan Tuntutan 3 Tahun Penjara

Agenda sidang lanjutan kasus ini adalah mendengarkan putusan dari majelis hakim terhadap Napoleon. Vonis akan dibacakan pada Rabu (10/3) mendatang. Pada perkara ini, suap diduga diberikan kepada Napoleon agar nama Joko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO), yang dicatat Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. 

Caranya, Napoleon memerintahkan penerbitan sejumlah surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. Sejumlah surat tersebut membuat pihak imigrasi menghapus DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) dalam SIMKIM Ditjen Imigrasi. Perbuatan itu turut melibatkan Brigjen Prasetijo dan pengusaha Tommy.(OL-11)

Baca Juga

dok.mi

Kapolri: Biar Tak Terulang Bentrok TNI dan Polri Wajib Diproses

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 13 April 2021, 14:21 WIB
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memproses setiap anggotanya yang bentrok dengan...
MI/M Irfan

MenPAN-RB: Implementasi Kebijakan Satu Peta Belum Maksimal

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 13 April 2021, 14:10 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, strategi nasional pencegahan korupsi menunjukkan skor yang baik dalam hal perizinan dan tata niaga....
MI/Susanto.

Kapolri: Binasakan Polisi yang Terjerat Kasus Narkoba

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 13 April 2021, 13:32 WIB
Pasalnya, masih banyak anggota Polri yang melakukan sejumlah pelanggaran disiplin hingga pidana. Tapi, dirinya akan terus membawa perubahan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya