Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI Covid-19 yang melanda berbagai negara di seluruh dunia saat ini menjadi pengingat bahwa kerja sama internasional yang berlandaskan pada prinsip kolaborasi dan solidaritas sangat diperlukan.
Dalam merespon berbagai tantangan global maupun regional, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dengan Parlemen Norwegia (Storting) mengadakan pertemuan bertajuk AIPA-Norwegian Parliament Introductory Meeting.
Pertemuan yang digelar secara daring pada Jumat (26/2) itu dihadiri Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, serta perwakilan masing-masing parlemen Anggota AIPA, dan perwakilan Parlemen Norwegia (Storting) yang dipimpin oleh H.E. Elin Adgestein selaku Head of Asia Delegation.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara parlemen AIPA dengan Parlemen Norwegia (Storting) dalam merespon berbagai tantangan yang menjadi perhatian bersama kedua wilayah, yakni seputar pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, demokrasi, peran parlemen dalam merespon pandemi Covid-19 dan imbasnya terhadap kehidupan masyarakat, dan upaya anti korupsi.
Parlemen Norwegia (Storting) yang baru saja mendapatkan status sebagai Observer pada organisasi AIPA berharap bahwa pertemuan yang baru pertama kali dilakukan ini dapat mendorong kerja sama strategis yang berlandaskan prinsip mutual understanding antara AIPA dan Parlemen Norwegia (Storting), utamanya dalam topik kemaritiman, green house gases, dan upaya penguatan kolaborasi dalam kerangka regional. Fadli menegaskan, Norwegia adalah salah satu partner utama bagi Indonesia.
“Kerja sama bilateral yang telah terbangun selama ini dalam berbagai sektor dan melibatkan berbagai stakeholders menegaskan komitmen kedua negara yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, salah satunya melalui kerja sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Saya berharap, melalui keterlibatan Norwegia pada framework kerja sama regional AIPA, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan global maupun regional bersama-sama,” harap Fadli Zon dalam sambutannya.
Selaras dengan visi ASEAN 2025, “Melangkah Maju Bersama (Forging Ahead Together)”, maka diharapkan kerja sama yang dibangun antara parlemen negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AIPA dengan berbagai negara observer seperti Norwegia ini dapat memberi manfaat positif bagi seluruh pihak yang terlibat, utamanya dalam mencapai SDGs yang merupakan prioritas seluruh negara di berbagai belahan dunia saat ini.
Selain itu, selaku Presiden Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC), Fadli Zon berharap AIPA dan Parlemen Norwegia (Storting) dapat melakukan lebih banyak dialog dan meningkatkan kerja sama strategis untuk mendukung keterbukaan dan transparansi sebagai salah satu upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. (RO/OL-09)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved