Insiden Penembakan Dinilai Simbol Belum Tuntasnya Reformasi Polri

ANGGOTA Komisi Kepolisan Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut reformasi kultural Polri belum tuntas sehingga masih terjadinya masalah dalam tubuh kepolisian. Teranyar, anggota polisi Bripka CS menembak tiga orang hingga tewas, termasuk prajurit TNI AD di Cengkareng, Jakarta Barat. 

"Kalau saya lihat semuanya mengarah pada masih belum tuntasnya reformasi kultural Polri," kata Poengky, ketika dihubungi, Jumat (26/2).

Poengky menjelaskan, berbarengan dengan masa reformasi, diharapkan pula reformasi kultural di institusi Polri yang menyasar perubahan pemikiran, budaya dan tingkah laku, dari yang semula militeristik menjadi sipil. Termasuk pula arogansi, gaya hidup mewah, koruptif, yang muncul pada masa Orde Baru diharapkan berubah. 

Poengky mengatakan pimpinan Polri harus terus menyuarakan reformasi kultural itu dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada anggota, sehingga bisa berubah dan tak mengulangi militerisme seperti Orde Baru.

"Lalu, reward and punishment harus dilaksanakan dengan baik, dan contoh teladan dari pimpinan juga harus diberikan, agar bawahan bisa meniru," kata Poengky.

Baca juga : Densus 88 Tangkap Terduga Teroris, Barang Bukti Panah dan Samurai

Lebih lanjut, ia mengatakan tindakan tegas dari pimpinan perlu dilakukan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh bawahannya. Ia mengatakan sikap tegas tersebut supaya membuat anggota patuh.

"Contohnya sikap tegas Kapolda Metro Jaya yang segera memproses pidana dan etik oknum polisi CS, serta sikap tegas Kapolri dan Kadiv Propam terkait pengetatan pemberian ijin senpi dan larangan bagi anggota minum minuman keras dan mengunjungi tempat hiburan malam," kata Poengky.

Selain dari institusi Polri, ia menilai juga perlu ada pengawasan dari masyarakat agar adanya pengawasan berlapis. Sehingga, terciptanya reformasi kultural Polri dan tak lagi berbau militeristik.

"Perlu pengawasan berlapis dari pmpinan, Pengawas Internal, pengawas elsternal beserta media dan masyarakat untuk mengawal berjalannya reformasi kultural Polri," kata Poengky. (OL-7)