Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TERDAKWA kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang juga mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Melalui JC, Rohadi siap mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
"Terkait permohonan justice collaborator, kami akan ajukan permohonan JC dan menyerahkan suratnya ke Yang Mulia," kata penasihat hukum Rohadi, Fariz Risvano, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/2).
Menurut Fariz, alasan pengajuan JC yang dilakukan Rohadi karena kliennya siap bekerja sama dalam setiap pemeriksaan. Nantinya, lanjut Fariz, Rohadi sendiri yang akan mengungkapkan keterlibatan aktor lain dalam kasus itu.
"Pak Rohadi siap untuk mengungkap siapapun yang untuk pelaksanaan penegakan hukum yang sedang berjalan," ujar Fariz.
"Nanti Pak Rohadi sendiri yang akan menyampaikan (keterlibatan aktor lain) dalam perkembangan persidangan ini, mungkin akan disampaikan secara langsung," tukasnya.
Kendati demikian, majelis hakim yang diketuai Albertus Usada masih akan mempelajari permohonan Rohadi.
"Surat tersebut akan majelis pelajari tentang maksud tujuan dan relevansi perkara. Sudah kami terima ya suratnya," terang Albertus.
Baca juga: Rohadi Segera Jalani Persidangan TPPU
Rohadi yang mendapat julukan 'PNS tajir' didakwa menerima suap aktif senilai Rp1,21 miliar, suap pasif Rp3,453 miliar dan gratifikasi Rp11,518 miliar.
Selain itu, ia juga didakwa melakukan TPPU dengan total mencapai Rp40.133.694.896. TPPU itu dilakukan Rohadi dalam periode Desember 2010 sampai Juni 2016.
Selama itu, ia diduga melakukan transaksi penukaran sejumlah mata uang asing ke rupiah. Dalam sidang dakwaan yang digelar Senin (1/2) lalu, jaksa penuntut umum KPK, Kresno Anto Wibowo, menjelaskan uang hasil kejahatan yang dicuci oleh Rohadi disetor secara tunai ke rekening atas nama Rohadi maupun pihak terafilisasi seperti keluarga dan temannya.(OL-5)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved