Minggu 21 Februari 2021, 16:44 WIB

Hukuman Mati Belum Efektif Berikan Efek Jera Korupsi

Sri Utami | Politik dan Hukum
Hukuman Mati Belum Efektif Berikan Efek Jera Korupsi

Ilustrasi
Hukuman mati

 

KOMISIONER Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan kebijakan hukuman mati yang berlaku di Indonesia tidak selaras dengan norma hukum global yang telah menghapuskan hukuman tersebut. 

"Kami sudah jelaskan secara informal bahwa sudah melakukan moratorium bahwa tidak ada lagi  daftar tunggu untuk dieksekusi (hukuman mati). Pasal hukuman mati tidak serta merta tapi ada tahapan. Itu progres yang diapresiasi luar negeri. Tapi kita masuk lagi ke sini (hukuman mati mantan Mensos Juliandri) maka akan jadi pertanyaan lagi," ungkapnya, Minggu (21/2).

Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang kemudian ditangkapkan Menteri Sosial Juliandri Batubara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial, membuat publik marah dan menuntut komitmen pemerintah dalam menegakam hukumam mati. 

"Publik sangat marah dengan Juliandri tapi kita harus mengedepankan rasionalitas. Dari segi rasional hukuman mati tidak cukup kuat untuk memberantas korupsi. Kemarahan publik ini jangan dijadikan alas untuk membuat kebijakan. Artinya efektifitas penerapan hukuman matinya,’’ katanya.

Dia mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi pemerintah tetap harus mengedepankan perbaikan sistem  yang diselesaikan secara sistemik. 

Sedangkan dalam putusan MK hukuman mati tidak bertentangan dengan UU 1945 pasal 28a. Karena ada ayat lainnya yang mengatakan harus sejalan dengan kepentingan nasional UU dan lainnya.

"Arahnya perbaikan sistem. Akar masalaahnya yang harus kita selesaikan secara sistemik. Hukuman mati tidak menunjukan ada korelasi dengan efek jera. Praktek korupsi di masyarakat kita juga kadang aada penerimaan misalnya tokoh yang bangun rumah ibadah, dia bangga tanpa persoalkan dari mana duitnya. Ini juga yang harus dibenahi," tegasnya. 

Baca juga : Pengamat: Rizieq Shihab Bisa Digugat Perdata

Di kesempatan yang sama anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menuturkan korupsi yang dilakukan di tengah pandemi saat ini merupakan kejahatan luar biasa. Selain menghancurkan kepercayaan publik juga membuka mata publik untuk pemerntah menjalankan komitmennya terhadap pemberantaan korupsi khususnya menerapkan hukuman mati.  

"Menteri dulu itu menghancurkan kepercayaan  publik dan presiden. Presiden kerja keras dalam mengendalikan pandemi, bantuan sosial dijalankan dan kemudian dikhianati. Jadi dua (menteri yang korupsi) saya setuju diangkat dulu pasal 2 ayat 2 (hukuman mati) untuk memberikan pesan kepada publik korupsi itu ekstra ordinary. Korupsi dilakukan menteri di masa pandemi ini super ekstra ordinary. Apa oun upaya pembarantasan korupsi harus didukung, wacana hukuman mati saya dukung," cetusnya. 

Dalam diskusi daring Crosscheck Hukuman Mati Mantan Menteri dan Polisi, Minggu, (21/2) Mardani menekankan dalam menghadapi korupsi tidak bisa dengan emosional tapi rasional dan sistematis termasuk menghadapi mafia narkoba yang kemudian melibatkan aparat penegak hukum. 

"Kita harus liat akar masalahnya. Mafia narkoba paling brutal keberaniannya untuk memberi. Bagaimana Kapolri Sigit membongkar ini.  Pendapatan polisi kecil dengan tugas berat. Maka saya setuju dengan gaji tunggal besar dan tidak boleh dapat yang lain" 

Dia pun berharap presiden Joko Widodo dapat meninggalkan legasi yang baik dengan mengefektifkan pengambilan keputusan termasuk hukuman mati serta revisi UU ITE. (OL-2).

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Tujuh Petinggi Sekuritas Diperiksa Terkait Asabri

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 26 Februari 2021, 06:25 WIB
Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tujuh petinggi perusahaan sekuritas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait PT...
MI/Susanto

Uang Suap Benur Mengalir ke Perusahaan Edhy Prabowo

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 26 Februari 2021, 05:55 WIB
KPK memanggil karyawan swasta Ikhwan Amiruddin Kamis (25/2/2021) terkait aliran uang suap di beberapa...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Kasus Suap Perizinan di Kota Cimahi, KPK Selisik Empat Saksi

👤Cindy Ang 🕔Jumat 26 Februari 2021, 05:37 WIB
KPK memanggil Kepala Bidang Cipta Karya Pemerintahan Kota Cimahi, Deni. Dia dipanggil untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan di Kota...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya