Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke mitra kerja yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hari pertama ini, Rabu (18/2), Komisi Bidang Hukum DPR RI mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Kanwil Kemenkumhan DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta. Agenda utama dari kunker kali ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja mitra kerja.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi melalui keterangan persnya yang diterima media, Rabu (18/2) mengatakan, kunker juga untuk memetakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.
Terkait kunjungan Komisi III DPR ke Lapas Cipinang, menurut Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini, karena maraknya peredaran narkoba yang diduga pengendaliannya dilakukan oleh para oknum di Lapas.
"Dalam beberapa waktu terakhir (peredaran Narkoba di Lapas) menjadi atensi masyarakat. Karena adanya dugaan pengendalian peredaran Narkoba dari dalam lLapas Cipinang," sebut dia.
Misalkan saja, lanjut Habib Aboebakar, akhir tahun 2020 silam, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus peredaran Narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tangki bensin mobil. Dari empat orang yang ditangkap mereka menyebut nama HF yang berada di Lapas Cipinang sebagai pengendali barang tersebut.
"Demikian pula ketika Dit Reserse Narkoba Polda Jabar, yang menyatakan bahwa dalam sebulan terakhir di wilayah hukum Polres Cianjur terungkap tiga kasus peredaran sabu di lingkungan Lapas. Para tersangkanya masih dalam satu jaringan yang jika diurut juga merupakan jaringan Lapas Cipinang," jelasnya.
Maka dari itu, menurut Habib Aboebakar, harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lapas Cipinang, tentunya seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena seharusnya tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.
"Jika mereka masih bisa berkomunikasi dengan leluasa berarti ada yang salah dengan sistem keamanan lapas. Hal ini harus menjadi atensi dan evaluasi dari Kemenkumham," tegasnya.
Bahkan saat dengan Kanwil Kemenkumham DKI, Sekjen DPP PKS ini minta agar Kakanwil memperhatikan hal ini dengan baik. Apalagi ada video viral pesta sabu yang diduga terjadi di Lapas Salemba.
"Ini tentunya menjadi pertanyaan untuk Kadiv PAS dan Kakanwil, mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat melihat seolah lapas menjadi surga untuk peredaran narkoba," ucap Habib Aboebakar. (RO/OL-09)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
Meskipun diterjang bencana alam, Lapas Sibolga memastikan seluruh proses pengamanan berjalan baik.
PRODUKSI berbagai macam produk berbasis serabut kelapa di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jawa Barat menunjukkan capaian signifikan.
Banjir setinggi kurang lebih 50 cm masih menggenangi lingkungan lapas dan rutan di Sumatra Utara.
Saat ini terdapat sekitar 250.000 hingga 280.000 warga binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen telah terlibat dalam berbagai program kerja produktif di lapas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved