Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISI III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke mitra kerja yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hari pertama ini, Rabu (18/2), Komisi Bidang Hukum DPR RI mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Kanwil Kemenkumhan DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta. Agenda utama dari kunker kali ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja mitra kerja.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi melalui keterangan persnya yang diterima media, Rabu (18/2) mengatakan, kunker juga untuk memetakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.
Terkait kunjungan Komisi III DPR ke Lapas Cipinang, menurut Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini, karena maraknya peredaran narkoba yang diduga pengendaliannya dilakukan oleh para oknum di Lapas.
"Dalam beberapa waktu terakhir (peredaran Narkoba di Lapas) menjadi atensi masyarakat. Karena adanya dugaan pengendalian peredaran Narkoba dari dalam lLapas Cipinang," sebut dia.
Misalkan saja, lanjut Habib Aboebakar, akhir tahun 2020 silam, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus peredaran Narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tangki bensin mobil. Dari empat orang yang ditangkap mereka menyebut nama HF yang berada di Lapas Cipinang sebagai pengendali barang tersebut.
"Demikian pula ketika Dit Reserse Narkoba Polda Jabar, yang menyatakan bahwa dalam sebulan terakhir di wilayah hukum Polres Cianjur terungkap tiga kasus peredaran sabu di lingkungan Lapas. Para tersangkanya masih dalam satu jaringan yang jika diurut juga merupakan jaringan Lapas Cipinang," jelasnya.
Maka dari itu, menurut Habib Aboebakar, harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lapas Cipinang, tentunya seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena seharusnya tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.
"Jika mereka masih bisa berkomunikasi dengan leluasa berarti ada yang salah dengan sistem keamanan lapas. Hal ini harus menjadi atensi dan evaluasi dari Kemenkumham," tegasnya.
Bahkan saat dengan Kanwil Kemenkumham DKI, Sekjen DPP PKS ini minta agar Kakanwil memperhatikan hal ini dengan baik. Apalagi ada video viral pesta sabu yang diduga terjadi di Lapas Salemba.
"Ini tentunya menjadi pertanyaan untuk Kadiv PAS dan Kakanwil, mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat melihat seolah lapas menjadi surga untuk peredaran narkoba," ucap Habib Aboebakar. (RO/OL-09)
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
RENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) baru dinilai bakal menjawab persoalan overkapasitas warga binaan.
Ia menilai jammer akan menyempitkan ruang gerak komunikasi dari dalam lapas. Khususnya komunikasi untuk mengendalikan peredaran narkotika.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
Apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat.
Pertemuan antara Bupati OKU Timur dengan Menko Kumham Imipas mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lapas baru.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved