Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PELAKSANA Tugas Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini Hanafi mengungkap barang-barang mewah yang dibeli oleh istri mantan Menteri KKP Edhy Prabowo saat kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat, pada November 2020. Zaini merupakan salah satu pejabat yang ikut mendampingi Edhy dalam lawatan tersebut.
Ia mengatakan Edhy sempat membeli jam tangan mewah merek Rolex. Saat itu, Zaini menyebut bahwa istri Edhy, Iis Rosita Dewi, juga ingin membeli jam dengan merek yang sama. "Kemudian Ibu (Iis) ingin membeli juga. Ternyata kuota kartu kreditnya atau apanya, saya kurang mengerti, itu kehabisan," kata Zaini di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3).
Oleh sebab itu, Edhy meminjam kartu kredit Zaini agar bisa membelanjakan istrinya jam Rolex. Namun karena ada masalah terkait kartu kreditnya, pembelian itu lantas diurungkan.
Peminjaman kartu kredit kembali dilakukan keesokan hari. Kali ini, kartu kredit Zaini digunakan oleh Iis untuk membeli sejumlah barang di toko fesyen mewah Hermes dan Channel. Saat itu, kartu kreditnya berhasil digunakan. Iis meminjam kartu kredit Zaini untuk membeli tas, parfum, asesoris, maupun sepatu.
"Tas Hermes US$2.600, parfum Hermes US$300, syal atau bros harganya itu US$2.200, kemudian sepatu Channel Ibu juga beli US$9.100," papar Zaini.
Ia mengungkap bahwa peminjaman kartu kreditnya datang dari pihak Edhy. Oleh sebab itu, ia membantah jika disebut menawarkan kartu kreditnya untuk digunakan.
Menanggapi kesaksian Zaini, hakim ketua Albertus Usada lantas bertanya apakah Edhy ataupun istrinya telah membayar utang pembelian barang-barang tersebut.
"Sampai sekarang belum Pak. Mau ditagih tapi masih belum, tapi akan saya tagih karena pinjam. Kalau enggak, ditagih di akhirat," tandas Zaini.
Zaini menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster (benur) untuk terdakwa Suharjito yang merupakan Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DDPP). Total suap yang diberikan ke Edhy yakni US$103 ribu dan Rp706.055.440 atau mencapai Rp2,1 miliar.
Suap itu diduga untuk mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budi daya yang menjadi syarat ekspor benur kepada PT DDPP. (OL-14)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved