Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI mengubah nama satuan tugas (Satgas) Tinombala menjadi operasi Madago Raya.
Hal itu disampaikan Asisten Operasi Kapolri Irjen Imam Sugianto atas intruksi langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2).
"Operasi Tinombala 2020 yang sekarang sudah berupa menjadi sandinya, yaitu menjadi operasi Madago Raya dan mohon mulai disosialisasikan," ujar Imam saat Rapim Polri 2021, Rabu (17/2).
Operasi Madago Raya ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2021. Adapun untuk masa tugas operasi Madago Raya ini adalah tiga bulan, dan akan terus diperpanjang hingga seluruh jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ditangkap.
Tak hanya itu, Imam juga menyebut untuk satgas Nemangkawi segera bergulir untuk bisa menahan aksi kelompok Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Imam menyebut bahwa kelompok mahasiswa Papua tersebut sudah tersebar di 14 wilayah Indonesia.
"Ini betul-betul mereka dilakukan operasi penggalangan sehingga betul-betul bisa kita lemahkan dukungannya mereka kepada niat-niat yang akan digulirkan di papua," ungkapnya.
Apalagi, lanjut Imam, adanya agenda mogok nasional oleh kelompok separatis masih mengemuka.
"Ini tolong betul-betul direncanakan, sehingga betul-betul simultan dan sinergi kegiatan operasi Nemangkawi yang diselenggarakan di Papua dan di wilayah-wilayah lain," pungkasnya.
Sebelumnya, tim Satgas Tinombala sudah berkali-diperpanjang karena anggota kelompok MIT pimpinan Ali Kalora selaku target belum kunjung tertangkap.
Pada 2020, satgas tersebut sudah diperpanjang sebanyak tiga kali. Masa tugas satgas yang seharusnya berakhir pada 30 September kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2020.
Hingga saat ini, masih terdapat 11 anggota kelompok tersebut yang masuk daftar pencarian orang (DPO). (OL-8)
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved