Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI mengubah nama satuan tugas (Satgas) Tinombala menjadi operasi Madago Raya.
Hal itu disampaikan Asisten Operasi Kapolri Irjen Imam Sugianto atas intruksi langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2).
"Operasi Tinombala 2020 yang sekarang sudah berupa menjadi sandinya, yaitu menjadi operasi Madago Raya dan mohon mulai disosialisasikan," ujar Imam saat Rapim Polri 2021, Rabu (17/2).
Operasi Madago Raya ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2021. Adapun untuk masa tugas operasi Madago Raya ini adalah tiga bulan, dan akan terus diperpanjang hingga seluruh jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ditangkap.
Tak hanya itu, Imam juga menyebut untuk satgas Nemangkawi segera bergulir untuk bisa menahan aksi kelompok Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Imam menyebut bahwa kelompok mahasiswa Papua tersebut sudah tersebar di 14 wilayah Indonesia.
"Ini betul-betul mereka dilakukan operasi penggalangan sehingga betul-betul bisa kita lemahkan dukungannya mereka kepada niat-niat yang akan digulirkan di papua," ungkapnya.
Apalagi, lanjut Imam, adanya agenda mogok nasional oleh kelompok separatis masih mengemuka.
"Ini tolong betul-betul direncanakan, sehingga betul-betul simultan dan sinergi kegiatan operasi Nemangkawi yang diselenggarakan di Papua dan di wilayah-wilayah lain," pungkasnya.
Sebelumnya, tim Satgas Tinombala sudah berkali-diperpanjang karena anggota kelompok MIT pimpinan Ali Kalora selaku target belum kunjung tertangkap.
Pada 2020, satgas tersebut sudah diperpanjang sebanyak tiga kali. Masa tugas satgas yang seharusnya berakhir pada 30 September kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2020.
Hingga saat ini, masih terdapat 11 anggota kelompok tersebut yang masuk daftar pencarian orang (DPO). (OL-8)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved