Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEREMPUAN Bangsa, organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa mulai melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Perempuan untuk Pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Ami) mengingatkan kader Perempuan Bangsa untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat rentan.
“Tugas kader agar dapat bermanfaat untuk masyarakat, lakukan advokasi. Pembelaan terhadap masyarakat rentan seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), maupun masyarakat yang sedang mendapat masalah atau musibah,” papar Gus Ami, dalam Konsolidasi Nasional Perempuan Bangsa Se-Indonesia yang berlangsung secara hybrid (online dan offline), di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, dalam suasana yang sulit, PKB masih terus berjuang dan memperoleh kepercayaan dan tanggungjawab kepemimpinan di berbagai level. “Saya malihat pekerjaan besar dan berat saat ini, tapi paling urgent adalah meningkatkan kesejahteraan seacara ekonomi. Ini tantangan serius yang harus dilakukan, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini,” ujar Wakil Ketua DPR ini.
Perekonomian yang efektif dan kuat, lanjutnya, adalah bottom up mengakar dari bawah mendorong ke atas. Namun, perekonomian juga yang menjadi penyebab dari meningkatnya angka kemiskinan yang kemudian berdampak pada menurunnya soliditas dan solidaritas masyarakat sehingga mudah diadu domba, serta naiknya angka kriminalitas.
"Lakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Jadikan hal ini sebagai trend hingga ke seluruh Indonesia, jadikan tradisi dan project nasional Perempuan Bangsa," ujar Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR.
Dalam proses penjaringan Bacaleg Perempuan PKB ini, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah menjelaskan bahwa pemenuhan kuota perempuan 30% oleh PKB sudah tidak diragukan lagi. Namun, pekerjaan yang segera harus dilakukan agar kuantitas tersebut dibarengi dengan kualitas kader-kader perempuan yang nantinya akan menduduki kursi legislatif.
“Kaderisasi dan restrukturisasi yang dilakukan untuk memaksimalkan kader dalam menjaring kader baru. Tujuan strategisnya tidak lain adalah agar pergerakan politik perempuan di PKB dapat bergulir dalam satu visi dan misi yang sama dari Pusat, Wilayah, Cabang, Anak Cabang hingga Ranting, dan terkoordinasi dengan rapi dan kompak dari Ranting, Anak Cabang, Cabang, Wilayah, hingga Pusat,” paparnya.
Selain itu, dalam Konsolidasi Perempuan Bangsa Se-Indonesia Perempuan Bangsa juga akan menyusun agenda konsolidasi secara masif dalam kerja-kerja nyata untuk hadir lebih dekat ditengah masyarakat di seluruh komunitas. Dalam meningkatkan sensitifas sosial. (Ant/OL-13)
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Cucun menjelaskan bahwa pergantian ini sepenuhnya berdasar pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved