Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEREMPUAN Bangsa, organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa mulai melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Perempuan untuk Pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Ami) mengingatkan kader Perempuan Bangsa untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat rentan.
“Tugas kader agar dapat bermanfaat untuk masyarakat, lakukan advokasi. Pembelaan terhadap masyarakat rentan seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), maupun masyarakat yang sedang mendapat masalah atau musibah,” papar Gus Ami, dalam Konsolidasi Nasional Perempuan Bangsa Se-Indonesia yang berlangsung secara hybrid (online dan offline), di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, dalam suasana yang sulit, PKB masih terus berjuang dan memperoleh kepercayaan dan tanggungjawab kepemimpinan di berbagai level. “Saya malihat pekerjaan besar dan berat saat ini, tapi paling urgent adalah meningkatkan kesejahteraan seacara ekonomi. Ini tantangan serius yang harus dilakukan, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini,” ujar Wakil Ketua DPR ini.
Perekonomian yang efektif dan kuat, lanjutnya, adalah bottom up mengakar dari bawah mendorong ke atas. Namun, perekonomian juga yang menjadi penyebab dari meningkatnya angka kemiskinan yang kemudian berdampak pada menurunnya soliditas dan solidaritas masyarakat sehingga mudah diadu domba, serta naiknya angka kriminalitas.
"Lakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Jadikan hal ini sebagai trend hingga ke seluruh Indonesia, jadikan tradisi dan project nasional Perempuan Bangsa," ujar Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR.
Dalam proses penjaringan Bacaleg Perempuan PKB ini, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah menjelaskan bahwa pemenuhan kuota perempuan 30% oleh PKB sudah tidak diragukan lagi. Namun, pekerjaan yang segera harus dilakukan agar kuantitas tersebut dibarengi dengan kualitas kader-kader perempuan yang nantinya akan menduduki kursi legislatif.
“Kaderisasi dan restrukturisasi yang dilakukan untuk memaksimalkan kader dalam menjaring kader baru. Tujuan strategisnya tidak lain adalah agar pergerakan politik perempuan di PKB dapat bergulir dalam satu visi dan misi yang sama dari Pusat, Wilayah, Cabang, Anak Cabang hingga Ranting, dan terkoordinasi dengan rapi dan kompak dari Ranting, Anak Cabang, Cabang, Wilayah, hingga Pusat,” paparnya.
Selain itu, dalam Konsolidasi Perempuan Bangsa Se-Indonesia Perempuan Bangsa juga akan menyusun agenda konsolidasi secara masif dalam kerja-kerja nyata untuk hadir lebih dekat ditengah masyarakat di seluruh komunitas. Dalam meningkatkan sensitifas sosial. (Ant/OL-13)
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Keduanya menjadi landasan membangun bangsa secara bersama-sama demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved