Kritik Objektif Jadi Masukan Vital

ANGGOTA DPR Hendrawan Supratikno berharap kritik masyarakat kepada pemerintah disampaikan sesuai fakta dan objektif agar dapat menjadi masukan vital bagi pembuat kebijakan publik.
 
"Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik," kata Hendrawan, di Jakarta, baru-baru ini.
 
Dia tidak menganjurkan pengkritik memutarbalikkan fakta serta menyemburkan kebohongan dan kebencian. Sebab, menurutnya, kebohongan yang bergerak lebih cepat itu berbahaya di tengah masyarakat yang majemuk dengan tingkat literasi yang beraneka.

Lebih lanjut, Hendrawan tak sepakat jika pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta publik mengkritik pemerintah saat kegiatan penyampaian laporan Ombudsman Tahun 2020, Senin (8/2), dianggap jebakan oleh sejumlah pihak.

Baca juga: Subardi: Tidak Ada yang Salah dengan Kritik

Hendrawan mengatakan, selama dia memberikan kritik pada pemerintah, tidak pernah ada masalah yang membuntutinya. Sehingga, dia menyarankan agar pihak-pihak tertentu tidak berprasangka buruk terlebih dulu.
 
Ia menambahkan, kepolisian hanya akan menangkap orang yang memelintir fakta dan membangun opini menyesatkan untuk kepentingan suatu gerakan.
 
"Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi negara bangsa," kata dia lagi.
 
Menurut Hendrawan, mengkritik atas dasar ideologi Pancasila tentu akan dihargai.
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung penyampaian kritik dengan cara baik serta berisi, untuk membangun kontrol (checks and balances) antara pemerintah, parlemen, dan yudikatif.
 
Azis pun melihat ada cukup banyak kritik kepada pemerintah sebagaimana yang termuat di media, dan itu hal yang biasa.
Kalau ada balasan dari pendengung (buzzer), kata dia lagi, tinggal dibalas juga memanfaatkan teknologi.
 
Namun, politikus Partai Golkar itu kembali mengingatkan, agar publik menyampaikan kritik dengan cara yang baik dengan isi yang membangun.
 
"Sampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Meski, medianya bisa menggunakan apa saja," pungkas dia. (R-3)