Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
JOKOWI sangat terbuka untuk dikritisi kebijakannya. Tapi keterbukaan tersebut jangan disalahartikan seolah-olah Jokowi siap difitnah dan dihujat.
Itu disampaikan politikus Hanura Inas N Zubir dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (13/2). "Sayangnya banyak para tokoh dan pengamat yang kemudian mempolitisasi pernyataan Pak Jokowi tentang keinginan beliau untuk dikritisi secara konstruktif tapi bukan caci maki yang destruktif," ujarnya.
Di era media sosial, menurut Inas, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat serta kritik disampaikan tanpa lagi mengindahkan etika pergaulan yang baik. Akibatnya, banyak orang berargumen seenaknya di media sosial tanpa mempedulikan aturan hukum yang berlaku. Mereka mengaburkan batasan antara mengkritisi, memfitnah, dan menghujat.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui peraturan dan perundang-undangan. Sayangnya, ada saja tokoh yang tidak paham tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa melanggar aturan.
Ia mecontohkan JK atau Jusuf Kalla yang menanggapi permintaan Jokowi untuk dikritisi dengan mempertanyakan cara mengkritisi agar tak dipanggil polisi. Padahal, lanjutnya, sebagai mantan wakil presiden dua kali seharusnya JK hafal di luar kepala tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab.
"Tapi sayangnya umur JK telah menggerus nalar negarawannya sehingga turun level menjadi politikus remaja.," tukasnya. (RO/OL-14)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang berharap para kepala daerah terpilih bisa memenuhi janji kampanye yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
Partai Hanura mendukung Bakal Calon Gubernur, Pramono Anung dan Bakal Calon Wakil Gubernur, Rano Karno (Bang Doel) untuk maju ke Pilkada 2024.
Melkianus sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari PPP, PBB dan PKN
Partai Hanura resmi mengajukan sengketa pemilu legislatif ke MK
Naiknya suara Perindo menjadi 4,5% mengalahkan PPP yang notabene adalah partai cukup lama dan partai yang bercorak Islam di masa Orde Baru.
Semua kader diminta tidak takut kepada bentuk intimidasi apapun demi memperjuangkan muruah partai dan demokrasi yang bersih dari tangan-tangan kotor yang haus dengan kekuasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved