Kamis 11 Februari 2021, 17:04 WIB

Pembahasan Revisi Otsus Papua Tidak Boleh Parsial

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pembahasan Revisi Otsus Papua Tidak Boleh Parsial

Ist/DPR
 Komisi V DPR RI daerah pemilihan Papua, Willem Wandik.

 

ANGGOTA Komisi V DPR RI daerah pemilihan Papua, Willem Wandik menilai rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Pasalnya dalam perjalanannya selama 21 tahun, ia memandang Otsus Papua justru seakan-akan tidak memiliki roh, nyawa dan marwah. 

Willem mengingatkan hadirnya UU Otsus Papua bukan semata-mata pemberian pemerintah, melainkan atas dasar semangat dan perjuangan berat rakyat Papua. Menurutnya, Otsus Papua dihadirkan sebagai jalan tengah terkait persoalan yang ada di Papua. 

"Kami hadir bersama NKRI juga karena peristiwa, ada historis yang saling berkaitan. Punya sebab akibat yang memiliki dampak jangka panjang, yang mewarisi peristiwa demi peristiwa, kekerasan terhadap kehidupan warga sipil, konflik bersenjata yang hingga hari ini terus berlanjut di Tanah Papua," ungkap dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/2)

Lebih lanjut, politikus Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, pembahasan RUU Otsus Papua dimaknai sebagai solusi ketatanegaraan dan kedaulatan Indonesia, sehingga tidak bisa secara parsial.

"Oleh karena itu dalam pembentukan pansus Otsus Papua ini, walaupun ini masuk dalam inisiatif pemerintah akan tetapi diharapkan supaya pembahasan otsus ini lebih diperhatikan secara komprehensif, tidak secara parsial. Saya kira kita cukup memiliki waktu selama tiga tahun ke depan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI John Siffy Mirin dalam interupsinya mengatakan penyelesaian konflik di Papua bukan dengan kebijakan Pemekaran Provinsi Papua. Hal itu disampaikannya menanggapi wacana pemekaran Papua dalam revisi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001. Pemekaran Papua dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

"Saya ingin mengatakan kepada pimpinan, bahwa untuk mengubah UU Otsus 21 Tahun 2001, saya nilai itu sepihak dan mengabaikan Otsus Papua pasal 77 dengan mengubah konten dan isinya tidak bijaksana, dan ini saya rasa tindakan diskriminatif dan oleh sebab itu saya minta kepada pimpinan bahwa dalam amandemen UU Otsus ini ya harus dikembalikan sesuai dengan Otsus Papua pasal 77," ungkap John.

Untuk diketahui pasal 77 UU Otsus Papua menyatakan "usul perubahan atas Undang-Undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dirinya juga menerima aspirasi dari rakyat Papua, yakni ada 102 organisasi yang menyatakan menolak revisi Otsus Papua. Sebanyak 651 ribu orang juga telah menandatangani petisi penolakan pembahasan revisi otsus papua.

"Oleh sebab itu saya minta negara harus lebih bijak dan adil terhadap aspirasi rakyat Papua ini," tegas legislator dapil Papua tersebut. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/M. Irfan

Emil Salim Minta Jokowi Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Sabtu 17 April 2021, 00:32 WIB
Menurutnya, permasalahan yang ada di Jakarta bukan alasan kuat untuk memindahkan IKN ke...
Ist

Jelang Reshuffle, Anggota DPR Rapsel Ali Menghadap Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 16 April 2021, 21:18 WIB
Kepada Presiden, Rapsel Ali melaporkan perkembangan timnya yang sudah menuntaskan dua seri Moto2 di Doha,...
Antara/Sigid Kurniawan.

Saat Isu Reshuffle, Politikus Nasdem Akui Menghadap Presiden

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 16 April 2021, 19:55 WIB
Pertemuan yang dilakukan di tengah isu perombakan kabinet itu pun menimbulkan spekulasi di ruang publik. Beberapa pihak menyebut Rapsel Ali...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya