Jokowi Minta Kepala Daerah Optimalkan PPKM Mikro

PRESIDEN Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk bersama-sama mengendalikan laju penularan virus korona. Presiden mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro bisa dioptimalkan agar pengendalian wabah lebih terfokus dan efektif.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2).

"Jika dirasa perlu, PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil. Baik itu skala kampung, skala desa, RW atau RT saja. Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang dilockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan, yang dilockdown seluruh kota," ucapnya.

Untuk pemberlakuan PPKM mikro, Jokowi meminta para wali kota melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 secara mendetail. Pemetaan diperlukan hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT. Dengan begitu, imbuh Presiden, pengendalian bisa terfokus di tingkat mikro dan tak mengganggu ekonomi masyarakat keseluruhan.

"Lockdown skala mikro, jadi tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat karena yang kita lockdown adalah dalam skala-skala kelurahan, RW, RT," jelasnya.

Baca juga:  Berlakukan PPKM Mikro, Pemkab Sumenep Larang Isolasi Mandiri

Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment). Presiden berpesan agar upaya tes, pelacakan, dan isolasi harus betul-betul dilakukan di lapangan. Pemerintah pusat, imbuh Jokowi, siap membantu untuk menyiapkan lokasi isolasi terpusat di wilayah masing-masing.

"Tes, lacak, kemudian isolasi ini penting. Ini sudah dua minggu ini saya tekankan terus masalah ini. Tetapi yang paling penting adalah pelaksanaan di lapangan. Kalau ditemukan yang terinfeksi virus langsung diiolasi, siapkan isolasi terpusat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, dan Polri," ucap Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepala daerah untuk terus memantau ketersediaan obat-obatan, ranjang rumah sakit, dan kesiapsiagaaan tenaga medis. Pemda juga diminta tak ragu untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat.(OL-5)